Tata Kelola BUMN Energi Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor
JAKARTA - Penguatan tata kelola BUMN di sektor energi dinilai menjadi langkah penting meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Perbaikan sistem pengawasan, manajemen risiko, dan transparansi dinilai perlu terus dilakukan guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Pengamat Energi Sofyano Zakaria mengatakan, pengungkapan perkara kasus korupsi BBM menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap tata kelola bisnis di sektor energi yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.
"Keberhasilan ini bukan sekadar penegakan hukum terhadap sebuah perkara lama. Ini menjadi sinyal bahwa dugaan penyimpangan di sektor energi harus diselesaikan sehingga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha maupun BUMN dalam memperkuat tata kelola perusahaan," ujar Sofyano, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, sektor energi merupakan sektor strategis karena berkaitan dengan ketahanan energi nasional dan pengelolaan aset negara. Karena itu, setiap penyimpangan dalam tata kelola penjualan BBM berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.
Ia menilai, apabila benar terdapat perubahan mekanisme pembayaran, penghapusan sanksi keterlambatan, pemberian fasilitas yang menguntungkan pembeli, serta lemahnya pengawasan internal sebagaimana diungkap penyidik, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengendalian risiko di seluruh BUMN energi.
Sofyano berharap penguatan tata kelola tidak berhenti pada satu perkara saja. Apabila terdapat dugaan penyimpangan lain di sektor energi yang berpotensi merugikan negara, proses penanganannya perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang memadai.
"Saya berharap apabila terdapat indikasi penyimpangan yang merugikan negara, seluruh proses tersebut diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang kuat," katanya.
Menurut Sofyano, manfaat utama dari pengungkapan perkara seperti ini tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga memberikan efek jera bagi seluruh pelaku usaha dan pengelola BUMN agar menjalankan bisnis sesuai prinsip tata kelola yang baik.
"Ketika aparat penegak hukum menunjukkan keberanian membongkar praktik yang telah berlangsung bertahun-tahun, seluruh pelaku usaha maupun pejabat BUMN akan berpikir berkali-kali untuk melakukan penyimpangan. Dampak akhirnya adalah perbaikan tata kelola sektor energi," ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance atau GCG) juga diyakini dapat meningkatkan disiplin manajemen risiko, memperbaiki sistem pengawasan internal, melindungi aset negara, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.
Meski demikian, Sofyano mengingatkan bahwa pengungkapan perkara besar dapat memengaruhi citra perusahaan dalam jangka pendek. Namun, menurutnya, dampak tersebut akan lebih kecil dibandingkan manfaat jangka panjang berupa terciptanya perusahaan yang lebih transparan dan profesional.
"Yang merusak reputasi bukanlah penegakan hukumnya, melainkan praktik penyimpangan itu sendiri," tegasnya.
Karena itu, ia berharap seluruh BUMN di sektor energi menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan transaksi komersial, meningkatkan manajemen risiko, serta memastikan setiap kerja sama bisnis dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
