Senada dengan itu, Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami mengatakan kepailitan PT DPS bukan sekadar persoalan satu perusahaan, tetapi juga menyangkut hilangnya kapasitas industri, keahlian tenaga kerja, dan rantai pasok nasional yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Menurut Anita, industri galangan kapal sangat bergantung pada kepastian pasar, dukungan pembiayaan, dan keberpihakan pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya kepastian proyek, skema pembiayaan yang kompetitif bagi perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri, serta penyediaan modal kerja bagi galangan kapal.
Iperindo juga mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal, memperkuat kebijakan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta melindungi industri dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
Anita turut menyoroti masih adanya BUMN yang membangun atau membeli kapal dari luar negeri meski memperoleh dukungan anggaran negara. Menurutnya, jika proyek tersebut dikerjakan oleh galangan nasional, manfaat ekonomi akan dirasakan lebih luas karena mampu menggerakkan industri baja, mesin, kelistrikan, komponen kapal, jasa rekayasa, hingga menyerap ribuan tenaga kerja.
Di sisi lain, Anita menegaskan pelaku industri juga harus terus melakukan transformasi melalui modernisasi fasilitas produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi proses produksi, efisiensi biaya, serta penguasaan teknologi kapal ramah lingkungan agar mampu bersaing di pasar global.
"Kami berharap musibah seperti yang dialami PT Dok dan Perkapalan Surabaya tidak kembali terjadi. Industri galangan kapal yang sehat dan kuat akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kemandirian industri maritim, mendukung kesiapan transportasi laut nasional, sekaligus memperkuat ekosistem logistik nasional," ujar Anita.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.