Asosiasi Jalan Tol Siapkan Model Baru Pembiayaan Jalan Tol, Kurangi Beban APBN
JAKARTA - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) akan menggelar focus group discussion (FGD) mengenai penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, sebagai peran vital mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum ATI Rivan A Purwantono mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional.
Dalam konteks ini, menurutnya, pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” katanya dalam keterangan tertulisanya, Senin (10/8/2026).
Jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol). Dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan.
Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta.
Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi. Dengan demikian perlu keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang.
Kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan.
Penyelenggaraan FGD ini turut mengundang jajaran pemangku kepentingan kunci.
Acara ini akan dibuka dengan sambutan dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Diskusi interaktif ini juga akan dipandu pakar manajemen Prof Rhenald Kasali dengan menghadirkan narasumber utama Muhammad Chatib Basri dan Prof Bambang Brodjonegoro.
Forum ini akan melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V DPR RI serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Unsur kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Menanggapi keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt Sekjen ATI Kristianto menggarisbawahi keselarasan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan.
Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional.
”Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (white paper)," tuturnya.
Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
