Bahlil Targetkan Panas Bumi Sumbang 15 Persen Bauran Energi RI pada 2050
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan energi panas bumi atau geothermal dapat menyumbang sekitar 15 persen terhadap bauran energi nasional pada 2050. Target tersebut dinilai realistis mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar.
Bahlil menyebut potensi panas bumi di Indonesia mencapai 27-30 gigawatt (GW). Besarnya potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya geothermal terbesar di dunia.
Adapun hingga saat ini, kapasitas terpasang baru mencapai 2.776 megawatt (MW), atau setara 11,6 persen dari potensi panas bumi yang ada. Sehingga, masih terdapat potensi panas bumi yang belum tergali, sekitar 88,4 persen dari potensi yang ada.
"Yang kita pingin untuk bauran energi, Bu Enia (Dirjen EBTKE), targetkan aja lah sampai dengan 2050. Itu minimal, itu 15 persen dari total energi nasional kita," kata Bahlil dalam acara IIGCE 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Namun, dari sisi pemanfaatan, Indonesia masih berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan panas bumi agar potensi yang dimiliki dapat dikonversi menjadi energi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Menurut Bahlil, pengembangan geothermal tidak boleh hanya dilihat dari sisi peningkatan kapasitas pembangkit listrik. Pemanfaatan panas bumi juga harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian, termasuk membuka lapangan kerja dan mendorong industri di sekitar wilayah pengembangan.
"Geotermal dalam pandangan saya tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geotermal. Tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain," ujarnya.
Ia mencontohkan pemanfaatan energi panas bumi untuk mendukung pengeringan kopi dan berbagai kegiatan industri lainnya. Dengan demikian, pengembangan geothermal diharapkan tidak berhenti pada penyediaan listrik, tetapi turut menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
Bahlil menilai percepatan pengembangan geothermal membutuhkan dukungan teknologi dan pembiayaan yang memadai. Tanpa inovasi teknologi, kata dia, energi panas bumi akan sulit berkembang secara kompetitif. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan untuk meningkatkan daya tarik investasi geothermal. Salah satunya melalui pemberian insentif pajak.
Selain insentif, Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha. Menurut dia, percepatan geothermal tidak akan berhasil apabila kedua pihak berjalan sendiri-sendiri.
Di sisi lain, Bahlil meminta para pemegang konsesi geothermal agar segera merealisasikan proyek yang telah mendapatkan izin. Pemerintah, kata dia, tidak ingin konsesi yang sudah diberikan justru tertahan dan menghambat pemanfaatan potensi panas bumi nasional.
Bahlil juga meminta proyek-proyek geothermal yang akan dikembangkan melibatkan pemerintah daerah sejak tahap awal. Koordinasi tersebut dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan memperoleh dukungan daerah.
Menurut Bahlil, pemerintah pada akhirnya ingin menjadikan energi baru dan terbarukan, termasuk geothermal, sebagai bagian penting dari strategi mencapai kedaulatan energi nasional.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga energi, Bahlil menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor. Pengembangan energi bersih bukan hanya berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap target net zero emission pada 2050-2060, tetapi juga bagian dari upaya mewariskan kondisi lingkungan yang lebih baik kepada generasi mendatang.
"Perubahan atau mengonversi dari energi fosil kepada energi bersih, bukan hanya pada menuju net zero emission, tetapi bagaimana kita meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu kita yang lebih baik," pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
