Presiden Prabowo Subianto, lanjut Bahlil, telah meminta pemerintah mencari berbagai terobosan energi alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap energi impor di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika harga energi global.
Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan aspek keekonomian proyek panas bumi. Bahlil menyebut nilai keekonomian panas bumi saat ini berada di sekitar 9,5 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh), tetapi tingkat tersebut masih dinilai belum cukup menarik bagi sebagian pelaku usaha.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan insentif perpajakan serta revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 112 Tahun 2022. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperbaiki keekonomian proyek dan meningkatkan tingkat pengembalian investasi.
Pemerintah berharap kombinasi pembukaan wilayah pengembangan baru, penyederhanaan regulasi, serta pemberian insentif dapat mempercepat pemanfaatan potensi panas bumi Indonesia yang hingga kini masih jauh dari optimal.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.