80 Sekolah Elite Tak Lagi Dapat Jatah MBG, Taruna Nusantara dan Bhayangkara Termasuk
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta elite dari penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pendataan ulang penerima manfaat untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto lebih tepat sasaran.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya telah menyisir sejumlah sekolah swasta elite yang dinilai tidak membutuhkan program MBG. Pendataan tersebut dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena berkaitan dengan kebutuhan anggaran program pada 2027.
"Salah satunya kita ingin, dapat dan tidak dapat kan pasti ada urusannya sama uang, kalau dapat berarti nambah uang, kalau tidak dapat kurangi uang. Kita sudah sisir, beberapa sekolah swasta elite saya kira tidak membutuhkan MBG," ujarnya, Sabtu (29/8/2026).
Sudaryono mengungkapkan, sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia telah masuk dalam daftar yang tidak mendapatkan MBG. BGN nantinya akan mengumumkan daftar tersebut agar dapat diketahui masyarakat.
"Itu juga sudah ada 80-an sekolah se-Indonesia, swasta khususnya kita exclude tidak mendapatkan MBG. Termasuk Sekolah Taruna Nusantara dan Bhayangkara. Bisa dicek, di Radar MBG nanti ada keterangan tidak mendapatkan MBG," lanjutnya.
Menurut Sudaryono, penataan penerima manfaat juga dilakukan untuk menghindari adanya penerima ganda. BGN menemukan sekitar 6 juta data siswa yang tercatat sebagai penerima MBG lebih dari satu kali.
Salah satu kasus yang ditemukan, seorang siswa tercatat sebagai penerima manfaat di pesantren sekaligus terdata sebagai penerima di sekolah menengah pertama (SMP).
"Tahun ini kita sisir karena ada pengurangan sekitar 6 jutaan penerima manfaat, yang itu misal dia daftar di pesantren, terus di SMP juga dia ada namanya," lanjutnya.
Pendataan ulang tersebut menjadi bagian dari persiapan penganggaran MBG pada 2027. Sudaryono menyebut pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut tahun depan. Namun, jumlah anggaran akan disinkronkan dengan data penerima manfaat yang telah diperbarui.
Penataan anggaran juga dilakukan terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi tetapi telah menerima dana. BGN menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke kas negara dengan nilai sekitar Rp311 miliar.
"Termasuk ada beberapa dapur, belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit, itu sudah kita ambil kita kembalikan ke kas negara sekitar Rp311 miliar, insyaallah manageable," pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
