6 Fakta Tukang Becak Masuk Desil 9, BPS Buka Suara hingga Anggaran Rp7 Triliun
3. Pemutakhiran Data, Timbul Jadi Desil 3
Menindaklanjuti temuan tersebut, BPS Provinsi Yogyakarta bersama BPS Kabupaten Kulon Progo mendampingi Timbul melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui kanal Cek DTSEN. Informasi terbaru tersebut selanjutnya digunakan dalam proses pemutakhiran DTSEN.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN perlu terus dimutakhirkan. Peran aktif masyarakat dalam melakukan pemutakhiran secara mandiri akan meningkatkan akurasi DTSEN dari waktu ke waktu.
Amalia juga menyampaikan bahwa pemutakhiran data Timbul dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bagi anaknya.
Bagi pendaftar KIP-K, tersedia mekanisme pemutakhiran data yang memungkinkan hasil pembaruan desil diketahui dalam waktu sekitar dua minggu. Berdasarkan hasil pemutakhiran tersebut, posisi desil DTSEN Timbul saat ini telah berubah sesuai dengan kondisi terkini, yaitu desil 3.
”Kasus Bapak Timbul merupakan bagian dari mekanisme pemutakhiran data untuk mendukung kebutuhan pengajuan KIP-K bagi anaknya. Mekanisme ini memungkinkan hasil pemutakhiran desil dapat diketahui dalam waktu sekitar dua minggu, berbeda dengan pemutakhiran desil secara umum yang mengikuti siklus pemutakhiran DTSEN. Setelah data Bapak Timbul diperbarui dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, posisinya saat ini berada pada desil 3,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
4. BPS Tepis DTSEN Tak Valid
Sementara, BPS membantah anggapan bahwa DTSEN tidak valid menyusul penyesuaian ulang klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat baru-baru ini.
BPS menegaskan bahwa pergeseran status pada kelompok desil termasuk di desil 9 dan 10 merupakan konsekuensi logis dari pemutakhiran berkala atas data sosial ekonomi yang bersifat dinamis agar tetap selaras dengan kondisi riil di lapangan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menepis tudingan adanya masalah validitas dalam basis data DTSEN di tengah polemik ketidaksesuaian tingkat ekonomi warga dengan pengelompokan desil.
Amalia menjelaskan soal penyesuaian kembali kategori desil merupakan hasil dari proses verifikasi faktual yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat bersama petugas sensus.
"Enggak, bukan begitu, bukan datanya tidak valid. Semua data itu dinamis, sehingga masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi bersama untuk melakukan pemutakhiran, dan sensus (ekonomi) menjadi salah satu upaya kita untuk memutakhirkan kondisi masyarakat dan usaha terkini," ujar Amalia saat ditemui di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Polemik klasifikasi desil dalam DTSEN sebelumnya mencuat setelah ditemukan sejumlah ketidakcocokan antara profil kesejahteraan riil masyarakat dengan penetapan status desil, khususnya pada kelompok desil 9 dan 10 yang merepresentasikan strata ekonomi teratas. Penataan ulang data tersebut dilakukan diklaim untuk memastikan profil penerima manfaat kebijakan pemerintah tidak mengalami distorsi di lapangan.
Proses pendampingan langsung oleh jajaran BPS kepada warga diklaim mampu mengoreksi ketidaksesuaian data administratif sehingga menghasilkan potret sosial ekonomi yang akurat.
Amalia menggarisbawahi bahwa keterbukaan masyarakat dalam memperbarui informasi menjadi kunci utama dalam menjaga keandalan basis data tunggal nasional.
"Data itu dinamis, dan setelah kami lakukan pemutakhiran dengan pendampingan BPS serta kerja sama masyarakat yang kooperatif, terbukti datanya sesuai dengan fakta di lapangan. Kuncinya pemutakhiran data itu sangat penting supaya selalu mencerminkan kondisi terkini masyarakat," jelas Amalia.
