JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui adanya peralihan konsumsi masyarakat dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke BBM subsidi menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean di sejumlah SPBU di Makassar.
Bahlil mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi memang membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak menggunakan BBM subsidi beralih mengonsumsi Pertalite. Permintaan yang melonjak inilah yang akhirnya menciptakan antrean di sejumlah SPBU.
"Masalahnya sekarang adalah banyak orang yang awalnya tidak memakai BBM subsidi, sekarang shifting pindah ke subsidi. Ini karena harganya melonjak. Itulah yang terjadi sebagian di Makassar," kata Bahlil dalam acara InTech SEA 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Meski demikian, Bahlil menegaskan antrean panjang di SPBU Makassar bukan disebabkan oleh persoalan ketersediaan cadangan BBM nasional. Menurut dia, stok atau cadangan nasional masih dalam kondisi aman.
"Cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya tidak logis masa terjadi antre," ujarnya.
Bahlil mengungkapkan, pemerintah juga menemukan adanya praktik pengisian BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan kendaraan dengan kapasitas tangki yang telah dimodifikasi.
Ia menyebut terdapat mobil berukuran besar, termasuk Pajero, hingga kendaraan truk yang diduga memiliki tangki berkapasitas ratusan liter. Bahkan, menurutnya, ada tangki yang mampu menampung hingga sekitar 700 liter sampai 1 ton BBM.
"Dan ternyata ada mobil-mobil Pajero, mobil-mobil truk bikin tangki gede besar sampai 700 liter, 1 ton, isi minyak di situ," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, praktik tersebut turut memperparah antrean di SPBU. Ia meminta aparat kepolisian ikut bekerja sama dalam mengawasi distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan. Ia juga menyoroti perilaku sejumlah kendaraan yang dinilai sengaja mengantre BBM meski tangki kendaraannya belum benar-benar kosong.
"Ini ada indikasi sengaja motor dan mobil itu antre, tangkinya belum penuh, eh tangkinya belum kosong sudah antre. Isinya ada yang cuma 15 liter, 10 liter, 20 liter," ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut membuat persoalan antrean BBM subsidi di Makassar menjadi lebih kompleks. Karena itu, menurut Bahlil, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menambah pasokan BBM, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap pola konsumsi dan potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
Bahlil menegaskan pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk dengan melibatkan aparat penegak hukum dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.