Tak Ingin Terulang, Cara Pemerintah Tangani Korban Keracunan MBG
JAKARTA - Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karo, Sumatera Utara menunjukkan respons langsung pemerintah ketika persoalan program menyentuh keselamatan anak-anak.
Selain menemui korban dan keluarga, Wapres memastikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan, menyediakan pilihan rujukan ke Medan maupun Jakarta, serta memastikan kebutuhan pengobatan korban ditangani.
Perhatian tersebut juga dilanjutkan dengan meminta dokter pribadi Gibran berada di Karo untuk membantu memantau kondisi korban dan berkoordinasi mengenai kebutuhan medis lanjutan. Salah satu korban selanjutnya diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban.
“Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban,” kata Wahyu dikutip, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Namun, menurutnya, kasus Karo membawa konsekuensi yang lebih luas karena MBG merupakan program yang menyasar anak-anak dalam skala besar. Karena itu, pemerintah harus memastikan kasus serupa tidak terus berulang.
Wahyu mendorong penguatan standar keamanan pangan, pengawasan rutin, inspeksi mendadak, serta pencatatan dan pelacakan makanan yang diproduksi oleh setiap dapur penyedia MBG.
Dia juga menilai harus tersedia mekanisme penghentian sementara operasional apabila ditemukan pelanggaran serius terhadap standar keamanan. Menurut Wahyu, pembenahan tersebut sangat menentukan kepercayaan orang tua terhadap program.
“Apabila kasus keracunan MBG ini terus berulang, maka kepercayaan publik terhadap program MBG akan semakin menipis, dan akan terjadi aksi penolakan dalam skala yang besar pada orang tua siswa agar sekolah tidak lagi menerima MBG untuk diberikan kepada anak-anaknya,” katanya.
Karena itu, respons terhadap korban perlu berjalan bersama pembenahan tata kelola program.
“Karena program MBG menyasar anak-anak dalam skala yang sangat besar, standar keamanan pangan, pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap penerima manfaat harus menjadi prioritas utama,” ujar Wahyu.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah pada akhirnya tidak cukup dinilai dari respons setelah kasus terjadi.
“Pada akhirnya, keberhasilan tindak lanjut pemerintah tidak cukup diukur dari seberapa cepat korban ditangani, tetapi dari apakah pemerintah mampu memastikan kejadian serupa tidak berulang,” katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
