Percepat Jargas Kurangi Impor LPG, Target 1 Juta Sambungan Rumah di 2028
“Kunjungan kali ini adalah tugas saya mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Bapak Presiden, khususnya mengawal swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG. Program ini sejalan dengan Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, dan pembangunan jaringan gas perkotaan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dudung menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah kabupaten atas dukungan percepatan perizinan. Apresiasi khusus disampaikan kepada Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai kementerian yang merencanakan dan melaksanakan program ini.
Dengan tuntasnya proses perizinan, Dudung meminta fokus kini berpindah ke tahap pengoperasian. Ia meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi, SKK Migas memastikan alokasi gas dan titik serah, serta BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram (kg).
“Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Karena itu, dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel. Tujuannya untuk mengurangi impor LPG,” tegas Dudung.
Dia menyebut, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor, dan dengan tersedianya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan.
Dudung menyebut banyak dampak program terhadap perekonomian masyarakat setempat.
“Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20.000, ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya lagi akan dikembangkan semakin banyak jargas,” ujarnya.
Dia menambahkan, jaringan gas rumah tangga ini juga akan mempermudah masyarakat, terutama saat kebutuhan mendadak pada malam hari ketika sulit memperoleh LPG tabung 3 kilogram karena toko sudah tutup. Yang terpenting, harga gas melalui jaringan pipa ini lebih murah dan akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Ditanya soal target penyelesaian program 1 juta sambungan rumah, Kepala Staf Kepresidenan menjawab singkat. “2028. 2028 selesai," ujarnya.
Dudung menegaskan bahwa pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Kantor Staf Presiden akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga untuk penyelesaian sisa perizinan, penetapan badan usaha pengelola, penerbitan izin usaha niaga gas bumi, penetapan alokasi gas dan titik serah, serta penetapan wilayah jaringan distribusi dan harga gas rumah tangga, hingga seluruh sambungan rumah beroperasi.
"Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
