Prabowo Siapkan Insentif Industri Tekstil, Begini Respons Kadin
Dalam momentum HUT ke-58 Kadin, Anindya juga menyoroti peran organisasi tersebut dalam mendorong penguatan ekonomi nasional, termasuk melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kadin, yang berdiri di Jakarta pada 1968, kini memiliki kepengurusan di 38 provinsi. Anindya mengatakan penguatan kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan peran Kadin dalam pembinaan sektor usaha.
"Kami bersyukur karena undang-undang kita yang dibuat tahun 1987 soal UU Kadin, kelihatannya arahnya akan ada revisi untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan sudah menjadi RUU inisiatif DPR. Tapi yang paling penting, kami juga mengedepankan bahwa bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, menjadi tentunya pengekspor yang handal ke depannya," kata Anindya.
Menurut Anindya, penguatan UMKM diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun perkembangan ekonomi global. Pengembangan UMKM juga dinilai berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas ekonomi nasional.
Dia mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat menyesuaikan dengan kondisi pelaku usaha di lapangan.
Anindya menyebut sejumlah sektor menjadi fokus Kadin, antara lain ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta diplomasi ekonomi untuk mendorong ekspor.
