Jelang COP31, RI Bawa Agenda Pembiayaan Iklim dan Ekonomi Hijau
JAKARTA — Indonesia menyiapkan sejumlah agenda lingkungan dan perubahan iklim menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Pemerintah akan membawa isu pembiayaan iklim, adaptasi, pengurangan emisi, serta transisi energi yang dinilai perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menyampaikan, posisi tersebut dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition, yang menjadi rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York.
Rangkaian pertemuan tingkat tinggi digelar menjelang COP31 untuk membahas tiga tantangan utama, yakni mempercepat penurunan emisi dan transisi yang berkeadilan, memperluas pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim untuk melindungi masyarakat dan mata pencaharian di tengah meningkatnya risiko iklim.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujarnya, Kamis (24/9/2026).
Dari Komitmen ke Pelaksanaan
Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menegaskan bahwa aksi iklim perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan masyarakat.
