Kesulitan Daftar Bansos 2027? TNI-Polri hingga RT/RW Siap Bantu
JAKARTA - Masyarakat yang kesulitan registrasi calon penerima bantuan sosial (bansos) 2027 melalui Perlinsos Digital akan mendapat pendampingan dari pemerintah hingga tingkat lingkungan. Pemerintah melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga RT/RW untuk memperluas jangkauan registrasi.
Pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang belum mampu melakukan registrasi secara mandiri sekaligus mengejar target 48 juta orang terdaftar dalam Perlinsos Digital hingga Desember 2026.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan seluruh unsur pemerintah dikerahkan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses proses registrasi perlindungan sosial.
"Hari ini pemerintah menggerakkan seluruh kekuatan yang kita miliki, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat dan pegawai pemerintahan, TNI-Polri, hingga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyukseskan registrasi perlindungan sosial ini," ujar Luhut.
Menurut Luhut, keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena pemerintah menargetkan 48 juta masyarakat terdaftar hingga akhir 2026. Dengan demikian, akses registrasi perlu diperluas agar masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak terkendala dalam proses pendataan.
