Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Reformasi Kebijakan Kelistrikan dan Percepatan PLTS Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |12:43 WIB
Reformasi Kebijakan Kelistrikan dan Percepatan PLTS Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Reformasi Kebijakan Kelistrikan dan Percepatan PLTS Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen (Foto: Freepik)
A
A
A

Pertama, mempercepat pengadaan proyek PLTS strategis, termasuk program PLTS 100 GW, melalui mekanisme lelang energi terbarukan yang kompetitif, transparan, dan dilaksanakan secara berkala, disertai kepastian kontrak jual beli listrik.

Kedua, mereformasi sistem kuota PLTS atap agar konsumen memiliki ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam penyediaan energi terbarukan.

Kemudian ketiga, penyederhanaan proses pengadaan lahan, percepatan pembangunan jaringan listrik, serta kejelasan mekanisme dan biaya penyambungan pembangkit.

Keempat, menerapkan kebijakan TKDN secara bertahap agar penguatan industri manufaktur nasional berjalan seiring dengan percepatan pembangunan PLTS.

Menurut Manager and Lead for Energy SYSTEMIQ Abindra Soemali melalui reformasi kebijakan yang konsisten, biaya pembangkitan PLTS di Indonesia berpotensi turun dari kisaran 5–10 sen dolar AS per kWh menjadi sekitar 3,5–5 sen dolar AS per kWh dalam jangka panjang.

"Penurunan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan skala pembangunan, penyederhanaan regulasi, penguatan rantai pasok domestik, serta perbaikan akses pembiayaan dan infrastruktur jaringan,” jelas Abindra.

Sementara itu, Indef memperkirakan skenario elektrifikasi berbiaya rendah dapat menyumbang sekitar 8–10 persen dari tambahan PDB yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Skenario ini juga berpotensi menghasilkan penghematan subsidi energi sebesar 20 miliar dolar AS selama 2025–2035 serta menciptakan sekitar 48 ribu lapangan kerja tambahan di sektor ketenagalistrikan.

"Selain itu, peningkatan elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat mengurangi kebutuhan impor minyak, sehingga turut memperkuat ketahanan energi dan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara,” kata Direktur Indef Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement