Wajib Halal Oktober 2026, Ini Dampaknya ke Daya Beli dan UMKM
JAKARTA - Penerapan kewajiban sertifikasi halal yang menjangkau hampir seluruh sektor produk berpotensi meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli rumah tangga, dan memperberat persaingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika tidak dilaksanakan secara bertahap.
Kajian awal Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menyoroti tiga persoalan, yakni potensi duplikasi prosedur, risiko bertambahnya beban usaha, serta ketidakpastian regulasi dan biaya.
Managing Director PPPI Muhamad Rosyid Jazuli mengatakan, melalui riset sementara bertajuk Menjaga yang Halal, Menumbuhkan yang Usaha, Paramadina mengkaji dampak berbagai skenario kebijakan sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi, harga, perdagangan, tenaga kerja, dan keberlangsungan UMKM.
"Riset ini menggunakan perbandingan regulasi sembilan negara, simulasi ekonomi dengan model keseimbangan umum terapan atau computable general equilibrium (CGE), serta diskusi kelompok terarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan," katanya di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Salah satu perhatian utama riset adalah besarnya jumlah usaha yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Paramadina memperkirakan sekitar 7–8 juta UMKM pangan belum memiliki sertifikat halal, sementara kewajiban sertifikasi memasuki tahapan penerapan pada Oktober 2026.
"Dalam simulasi awal, tim menguji dua skenario, yakni penerapan guncangan biaya pada 185 sektor ekonomi dan penerapan terbatas pada sektor manufaktur," katanya.
Guncangan yang diuji meliputi kenaikan biaya kepatuhan sebesar 1 persen, kebutuhan jasa margin sebesar 10 persen, pergeseran permintaan ekspor sebesar 2 persen, serta kenaikan biaya pungutan sebesar 1 persen.
"Seluruh angka tersebut merupakan asumsi simulasi, bukan proyeksi pasti atas dampak aktual kebijakan," ujarnya.
Hasil sementara menunjukkan bahwa skenario penerapan pada seluruh 185 sektor menimbulkan tekanan ekonomi lebih dalam dibandingkan skenario yang terbatas pada manufaktur.
Tekanan terlihat pada produk domestik bruto (PDB) riil, konsumsi rumah tangga, output agregat, upah riil, dan kesejahteraan rumah tangga.
Dalam skenario pertama, penurunan kesejahteraan delapan kelompok rumah tangga perkotaan dan perdesaan diperkirakan berkisar 8,4–14,7 persen. Pada skenario kedua, penurunannya sekitar 1,1–1,9 persen.
"Hasil tersebut masih bersifat sementara dan sangat bergantung pada asumsi serta cakupan penerapan yang digunakan. Meski demikian, perbedaan hasil antarskenario menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keterkaitan rantai pasok dan kesiapan setiap sektor," katanya.
