6 Fakta Pajak Digital Berlaku 9 November 2026 hingga Menkeu Buka Suara soal Transfer Antar Bank
5. Menko Airlangga Koordinasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi wacana penerapan pajak digital (digital taxation) mulai 9 November 2026 yang sebelumnya diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Hashim Djojohadikusumo.
Pemerintah memastikan akan mengkaji kembali rencana pemungutan tersebut bersama otoritas fiskal untuk meredam kekhawatiran masyarakat, khususnya terkait potensi tekanan ekonomi terhadap kelompok kelas menengah.
Rencana perluasan basis pemajakan di ranah digital sempat memicu kekhawatiran publik karena dinilai berisiko menambah beban pengeluaran masyarakat kelas menengah. Menanggapi keresahan tersebut, otoritas perekonomian menegaskan akan kembali duduk bersama kementerian teknis untuk menyelaraskan skema kebijakan yang tepat.
"Nanti kita inikan (atur lagi) dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga selepas rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11/2026).
6. Suahasil: Tak Ada Kebijakan Tarik PPN Otomatis dari Transfer Bank
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan baru yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara otomatis atas setiap transaksi transfer antarbank maupun layanan dompet digital (e-wallet).
Adapun informasi yang berkembang di masyarakat usai pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, terkait skema pemungutan pajak digital yang disebut-sebut bakal berlaku mulai 9 November 2026.
“Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Suahasil menjelaskan bahwa regulasi yang dimaksud sejatinya berkaitan dengan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ia menekankan bahwa sistem SPP-TDLN dihadirkan semata-mata untuk mengoptimalkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi perdagangan layanan digital dari luar negeri yang telah ditetapkan sebagai objek PPN.
Dengan demikian, perpindahan atau pemindahbukuan dana masyarakat melalui perbankan maupun dompet digital bukan merupakan objek PPN baru.
Adapun pengenaan PPN atas aktivitas transfer dana dan layanan dompet digital sejatinya telah diatur sejak lama melalui PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Dalam regulasi tersebut, PPN hanya dipungut atas nilai imbalan atau biaya jasa administrasi yang ditarik oleh penyelenggara layanan keuangan digital, bukan dipotong dari nilai pokok uang yang ditransfer oleh masyarakat. Artinya, jika transaksi transfer mengenakan biaya layanan, PPN hanya dikenakan atas besaran biaya administrasi tersebut.
Sebagai informasi, implementasi SPP-TDLN telah digulirkan secara bertahap sejak 25 September 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN (issuer) dalam skema SPP-TDLN, yang terdiri dari lima bank penerbit (issuer bank) dan satu perusahaan teknologi finansial (fintech).
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
