Jual Beras di Atas HET, Pedagang Terancam Pidana 7 Tahun dan Denda Rp1,5 Miliar
"Kenapa? Beras disubsidi, ini barang subsidi. Rp160 triliun subsidinya. Apa artinya? Ini untuk menjaga pangan strategis kita, pangan masyarakat. Sehingga pemerintah subsidi 160 triliun, jangan mengambil keuntungan semena-mena di sana. Enggak boleh. Makanya ada HET, ada HPP," jelasnya.
Amran menegaskan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pedagang yang tetap menjual beras di atas HET. Sanksi tersebut meliputi pencabutan izin usaha, pidana penjara maksimal tujuh tahun, serta denda hingga Rp1,5 miliar.
"Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, ya 7 tahun maksimal, dan denda Rp1,5 miliar. Enggak boleh. Mulai hari ini enggak boleh mempermainkan. Ini dunia lagi memprihatinkan untuk pangan," ucapnya.
Dia juga meminta seluruh pelaku usaha pangan, baik skala besar maupun menengah, menghentikan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat. Menurut Amran, pangan merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dipermainkan.
"Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," tegasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
