Respons Fatwa MUI, Industri Vape Siapkan Diskusi Bahas Dampak ke Bisnis dan Pekerja
"Kami tidak bermaksud mempertentangkan kepentingan industri dengan pandangan keagamaan, melainkan ingin memastikan bahwa kondisi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini juga mendapatkan perhatian," ujar Enggar.
Selain berencana mengajukan audiensi, kedua asosiasi juga menyampaikan sejumlah hal yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya, kajian menyeluruh terhadap dampak kebijakan rokok elektrik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Asosiasi juga mendorong adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka turut meminta penguatan pengawasan peredaran produk, khususnya untuk mencegah akses anak dan remaja serta penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika dan zat terlarang.
Di sisi lain, industri rokok elektrik juga tengah menghadapi proses pengujian materiil terhadap ketentuan mengenai rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa fatwa tersebut menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Fatwa tersebut juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Asosiasi berharap pembahasan mengenai rokok elektrik dapat mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, penegakan hukum, kepastian berusaha, serta perlindungan tenaga kerja secara bersamaan.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
