Sementara itu, pemerintah menargetkan aset dana pensiun dapat mencapai 60 persen dari PDB sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menurut Ogi, pencapaian target tersebut membutuhkan pengembangan sumber dana dan produk-produk baru yang dapat memperluas portofolio industri dana pensiun. Dana cadangan pesangon berpotensi menjadi salah satu sumber yang mendukung pertumbuhan tersebut.
"Bagaimana target peningkatan aset dana pensiun bisa tercapai jika tidak ada pengembangan produk-produk baru? Karena itu, kami mendorong agar dana cadangan pesangon ini dapat masuk ke dalam portofolio dana pensiun," jelasnya.
Selain mendukung pertumbuhan industri, OJK juga menilai pengelolaan melalui penyelenggara dana pensiun dapat memperkuat tata kelola dan perlindungan konsumen. Dana cadangan pesangon memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja sehingga pengelolaannya perlu dibedakan dari dana perusahaan pada umumnya.
Meski demikian, OJK terbuka terhadap berbagai alternatif kelembagaan untuk mengelola dana tersebut. Namun, pihaknya tetap mendorong agar dana cadangan pesangon ditempatkan dalam kategori dana pensiun dan dikelola oleh penyelenggara program pensiun, seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau lembaga khusus yang memiliki fungsi serupa.