JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan serta kewaspadaan terhadap potensi ancaman maupun insiden serangan siber (cyber) di sektor keuangan untuk memastikan keamanan dan kelancaran sistem pembayaran nasional tetap terjaga.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengungkapkan, bank sentral menerapkan empat langkah utama untuk mendeteksi sekaligus memitigasi risiko serangan siber. Langkah pertama dilakukan dengan terus memantau perkembangan ancaman dan insiden siber yang terjadi di sektor keuangan, baik di tingkat domestik maupun global, beserta potensi dampaknya terhadap sistem pembayaran di dalam negeri.
"Yang pertama kita meningkatkan pengaturan dan juga pengawasan yang terkait dengan ketahanan cyber. Ini paling enggak mencakup, pertama itu pengelolaan risiko. Kita minta untuk peningkatan pengelolaan risiko," Filianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Langkah kedua, BI meningkatkan kewaspadaan dan upaya antisipatif melalui penguatan pengaturan serta pengawasan ketahanan siber yang mencakup pengelolaan risiko, perlindungan infrastruktur kritikal sistem pembayaran, deteksi dini terhadap ancaman, kesiapan penanganan, hingga kecepatan pemulihan insiden agar gangguan tidak berlarut-larut.
"Yang kedua juga penanganan infrastruktur kritikal dari SP. Dan yang ketiga adanya deteksi dini terhadap ancaman," jelas Filianingsih.
Langkah keempat, bank sentral menginstruksikan seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) beserta perusahaan penunjang untuk mempertebal kewaspadaan, memastikan keandalan sistem pengamanan, serta mempercepat pelaporan apabila terdeteksi adanya transaksi mencurigakan maupun insiden siber.