Advertisement
Advertisement

Kadin Sebut Kenaikan UMP DKI 2027 Rp6,1 Juta Tak Realistis

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 20 November 2026 |20:27 WIB
Kadin Sebut Kenaikan UMP DKI 2027 Rp6,1 Juta Tak Realistis
Kadin soal UMP DKI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 tidak realistis apabila terus dipaksakan lebih tinggi di tengah tekanan ekonomi saat ini. Kalangan pengusaha pun meminta serikat buruh memahami situasi dunia usaha yang tengah berjuang mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat (20/11/2026) yang menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 naik 7,1 persen atau Rp407.065 menjadi Rp6.136.941 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. 

Merespons ketetapan tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyoroti beratnya tambahan beban biaya yang harus ditanggung pelaku usaha dalam kondisi sekarang.

“Kenaikan sampai Rp6,1 juta saja sebenarnya sudah cukup berat di tengah tekanan ekonomi saat ini apalagi kalau dipaksa ke Rp6,2 juta itu kurang realistis, jadi teman-teman serikat buruh tolong mengerti posisi dunia usaha,” kata Sarman saat ditemui selepas acara pelantikan Pengurus Pusat HIPMI, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Sarman mengakui penetapan itu sudah berjalan sesuai aturan lewat Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas unsur pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah dengan rumus pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta alfa sebagai kontribusi ketenagakerjaan terhadap ekonomi. 

Jika dua unsur sepakat maka satu pihak mengalah, sehingga pengusaha tetap menerima hasilnya sejauh sesuai proses dan mengembalikan pelaksanaannya pada kemampuan masing-masing perusahaan apakah angka Rp6,1 juta tersebut memungkinkan atau tidak.

 

“Tidak perlu dikhawatirkan karena kalau cash flow tidak mampu, pengusaha punya hak mengajukan penundaan dengan syarat menyerahkan laporan keuangan tiga tahun berturut-turut serta prospek usaha untuk dicek apakah penundaannya diterima atau tidak,” ujarnya.

Meski terbuka opsi penundaan, ia mengingatkan bahwa dunia usaha masih menghadapi tekanan berlapis yang belum selesai, mulai dari fluktuasi harga pokok pangan, energi, gas, logistik, hingga kenaikan suku bunga yang kini menyentuh 6 persen.

Pelemahan nilai tukar rupiah menembus di atas Rp18.000 per dolar AS turut mengganggu psikologi pengusaha lantaran industri masih banyak bergantung pada bahan baku impor.

“Contohnya perajin roti di Jabodetabek sudah mengurangi ukuran karena harga terigu naik cukup tinggi tetapi tetap tidak laku, jadi tolong dimengerti bahwa dunia usaha mampu bertahan saja sudah cukup apalagi ditekan kenaikan UMP,” tutur Sarman.

Seluruh kondisi itu menjadi beban nyata pengusaha sehingga serikat pekerja diharapkan tidak serta-merta menuntut kenaikan UMP tanpa melihat situasi perusahaan saat ini. Bersamaan dengan persoalan upah, Kadin juga menanti sosialisasi serta terbitnya peraturan pemerintah maupun peraturan menteri mengenai rencana kebijakan jaminan pesangon.

“Tolong pemerintah memberi keyakinan bahwa pertama ini jangan tumpang tindih karena sudah ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, serta kedua harus jelas bagaimana pengelolaannya dan lembaga mana yang akan mengelola nanti,” kata Sarman.

Sarman menilai program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlaku selama ini sejatinya sudah berjalan cukup baik di bawah naungan lembaga-lembaga yang ada. Kadin pun mengusulkan agar pengelolaan skema baru tersebut tidak dipisahkan ke badan tersendiri.

“Kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang mengelola selama ini, kenapa tidak disatukan saja daripada harus ada lagi lembaga-lembaga lain,” urai Sarman.

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement