Namun, pemerintah kemudian mengganti nomenklatur UMR menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000.
Dengan demikian, UMR bukan lagi istilah resmi dalam sistem penetapan upah minimum saat ini. Meski begitu, masyarakat masih sering menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada UMP maupun UMK.
2. UMP atau Upah Minimum Provinsi
UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Gubernur menetapkan UMP setiap tahun sebagai standar upah minimum di wilayah provinsi tersebut.
Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta berlaku sebagai standar upah minimum di seluruh wilayah administrasi Jakarta.
Penetapan UMP mengacu pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan menggunakan formula yang ditentukan pemerintah. Dalam ketentuan terbaru, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Gubernur menetapkan besaran UMP berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah mempertimbangkan rekomendasi dan hasil pembahasan dewan pengupahan.