Kebijakan Industrialisasi
Negara-negara industri baru Asia seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan (Korsel), dan China, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua (1945) adalah negara agraris dan masih berbasis industri ringan seperti tekstil dan alas kaki, kemudian bertransformasi menjadi negara industri.
Negara-negara tersebut,pemerintahnya mempunyai kebijakan (policy) yang sangat kuat dengan mendorong industrialisasi yang diformulasikan ke dalam strategi jangka panjang menuju target industrinya. Industrialisasi tidak terlepas dari transfer teknologi yang dapat terakselerasi melalui masuknya investasi langsung multinational corporation (MNC) maupun joint venture (JV).
Strategi pembangunan dan industrialisasi memerlukan fase yang berkelanjutan, yang diimplementasikan dengan penuh komitmen dan terarah, serta menghilangkan hambatan-hambatan investasi seperti transparansi, perizinan, pembebasan lahan, pajak, bea cukai, dan ketersediaan infrastruktur.
Kebijakan pemerintah dalam membangun industrinya berbeda-beda, Singapura dengan MNC-nya,Taiwan dengan UKM-nya, Korsel dengan Chaebol-nya, serta China dengan BUMN-nya. Kebijakan negara industri baru Asia,yang dapat dijadikan contoh adalah:
Pertama, Singapura. Negara ini merdeka dari koloni Inggris pada 1959. Kapasitas industrinya dibangun oleh dominasi investasi MNC dari Amerika serikat (AS), Inggris, dan Jepang.
Yang lebih spesifik dari Singapura adalah, pemerintahnya mempunyai dedikasi yang tinggi untuk membantu masuknya investasi MNC dan menjadikannya sebagai negara yang paling menarik untuk berinvestasi di kawasan Asia.
Kunci dan aktor industrialisasi Singapura adalah Economic Development Board (EDB). Organisasi ini didirikan oleh pemerintah pada 1961, tetapi tidak seperti institusi pemerintah, lebih sebagai entrepreneur.
EDB juga mempunyai saham di sejumlah perusahaan JV dengan MNC. Sebagai contoh, industri semikonduktor yang didirikan 1994 adalah perusahaan JV antara EDB dan HP, Texas Instrument dan Canon.
EDB adalah organisasi global yang mempunyai cabang di semua kota besar dunia, menyediakan layanan satu atap untuk pelayanan investor dari mulai membantu perizinan, membantu berbagai masalah seperti rekrutmen tenaga kerja, aspek konstruksi, imigrasi, perpajakan, bea cukai, keamanan sampai menyediakan lahan untuk lokasi industri.
Pada 1994 perusahaan asing memberikan kontribusi output manufaktur sebesar 76 persen di mana 85 persen diekspor langsung. Pada 1996, ketiga negara, AS, Inggris, dan Jepang, mempunyai kontribusi 80 persen investasi Asing dan 57 persen seluruh investasi. Banyak MNC yang berinvestasi antara lain HP, Canon, SGS-Thompson, Segate, Maxtor, Becham, Glaxo, Spectramed, Mitsui, Mitsubishi, Kikkoman, dan sebagainya.
Kedua, Taiwan. Selepas Perang Dunia Kedua, industri Taiwan masih didominasi oleh industri ringan. Pada 1974, Perdana Menteri YS Sun mengundang tim gabungan dari Taiwan dan AS yang terdiri atas insinyur dari Bell Labs, IBM, dan beberapa universitas untuk membentuk tim penasihat teknis untuk membangun industri Integrated Circuit (IC) dan mekanisme transfer teknologinya.
Pada 1984, pemerintah menyetujui membangun industri IC dan Very Large Scale Integration (VLSI) dengan mendirikan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TMSC), dengan porsi saham pemerintah (49 persen), Philips (27 persen), dan swasta lokal (24 persen). Pada 1997, TMSC adalah perusahaan pembuat IC dengan nilai kontrak terbesar dunia.
Taiwan sukses sebagai negara industri IC, VLSI, dan komputer. Acer Corp adalah raksasa komputer yang kita kenal produknya di Indonesia. Berbeda dengan Singapura yang industrinya di dominasi MNC, tetapi di Taiwan, UKM yang berorientasi ekspor memegang peranan penting dalam perekonomian.
Pada 1985, 65 persen dari ekspor manufaktur berasal dari UKM (Sun et.al, 2001). Kini Taiwan adalah pemain global industri elektronika dan kelas dunia industri semikonduktor.
Ketiga, Korsel. Negara Ginseng ini adalah yang tercepat bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Kebijakan industrinya dikenal dengan “export first”, yaitu mengarahkan industrinya untuk orientasi ekspor.
Komitmen yang tinggi terhadap kebijakan industrinya, mendapat arahan langsung dari presiden. Kebijakan tersebut melahirkan raksasa Chaebol seperti SK group, Samsung, LG, Hyundai, dan Daewoo.
Pada 1973, Presiden Park mencanangkan kebijakan Heavy and Chemical Industrialization (HCI) dengan target industri permesinan, perkapalan, listrik, baja, petrokimia, dan nonferrous metal. Kebijakan ini melahirkan raksasa industri perkapalan dengan kemampuan membuat kapal very large cargo carrier (VLCC) oleh Hyundai dan Daewoo.
Dan juga melahirkan industri automotif seperti Hyundai, KIA, dan Daewoo. Industri semikonduktor Korsel dimulai dengan masuknya investasi AS seperti Komy, Fairchild, dan Motorolla pada 1960-an (Kim & Kim, 2006).
Pada 1997, Samsung, Hyundai, dan LG termasuk 10 dari industri yang menguasai pasar dynamic random access memory (DRAM) terbesar dunia. Pada 2000, Samsung, LG, Appeal, Sewon Telecom, dan Pantech menguasai pasar 54 persen dunia di CDMA dan 10 persen di GSM.
Keempat, China. Industrialisasi Negeri Tirai Bambu ini dimulai ketika membuka diri dengan dunia luar pada 1978. Pada 1986, Kementerian Sains dan Teknologi mengimplementasikan “Rencana 863”, yang terdiri atas tujuh kunci sektor teknologi tinggi yaitu IT, bioteknologi, otomasi, energi, material baru, dan dua di bidang militer.
Pada 1992, Deng Xioping melakukan reformasi ekonomi dengan memudahkan investor asing masuk. Dalam membangun industrinya, pemerintah mengharuskan skema transfer teknologi dalam setiap proyek-proyeknya baik di sektor industri, energi, maupun infrastruktur.
Pada 2004 dibangun “silicon valley” di Zhongguancun sebagai kawasan teknologi tinggi dan pusat penelitian dan pengembangan kelas dunia. Untuk akselerasi industrialisasi, pemerintah menggunakan kendaraan BUMN untuk berinvestasi besar-besaran dan membentuk banyak perusahaan JV antara BUMN dan MNC.
Setelah kurang lebih 20 tahun, BUMN China termasuk perusahaan raksasa dunia. Akselerasi industrialisasi akan terwujud apabila semua berkomitmen, tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, DPR, DPRD, lembaga hukum, termasuk para politisi memahami pentingnya kebijakan industrialisasi.
Karena hari ini kita masih menyaksikan sulitnya mengurus perizinan di daerah dan lamanya mengurus izin permanen establishment untuk perusahaan asing.
MUDI KASMUDI
Praktisi Energi dan Perindustrian
