BALIKPAPAN - Acara rembuk BUMN yang digelar di hotel Benakui, Balikpapan tidak dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan karena mendadak dipanggil Presiden SBY. Namun acara tersebut tetap hangat dengan hadirnya Mantan Wapres Jusuf Kalla.

Dalam pidatonya, JK menilai telah terjadi tren penguatan perusahaan negara atau BUMN. Contoh konkritnya China, Singapura serta sejumlah negara lain. Bahkan, kata JK, bursa China sangat didominasi perusahaan-perusahaan BUMN China.

"Walau tidak bisa disamakan BUMN-BUMD China sama seperti Indonesia. Jumlah penduduk, jelas beda. Pada dasarnya perkembangan ini satu tren, tren baru perkembangani itu. Kita harapkan peran menjadi semakin baik. Ke depan, karena ini suatu kebutuhan, yang mendesak," kata JK di Hotel Benakutai, Balikpapan, Kaltim, Jumat (17/2/2012).

Keberadaan perusahaan negara seperti Telkom, Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, kata JK tetap dibutuhkan dan itu pun tidak mudah diambil swasta.

"Dengan  manajemen lebih baik, hidup BUMN lebih baik dari swasta. Di hampir banyak negara, China, Jepang,  Singapura. Singapura contoh bisa kembangkan daerah, dan China lebih hebat lagi,” ucapnya.

Karena itu kata JK perlu dilakukan singkronisasi antara BUMN dan BUMD BUMD perlu dilakukan untuk memberi kesempatan bagi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk maju dan berkembang. “Sinkronisasi dan kolaborasi dengan BUMD perlu juga dilakukan untukmembantu mengembangkan industri di daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, JK juga menjelaskan pada peserta yang menyebutkan bahwa BUMN menjadi bancakan atau sapi perahan, baik bagi pejabat atau partai politik, atau juga sebagai tempat untuk balas jasa.

“Terutama saat BUMN masih berada di bawah departemen-departemen sesuai jenis usahanya. Tapi sekarang kan tidak lagi. BUMN disatukan dalam kementerian tersendiri. Di bawah Dahlan, tentu tak ada katabeletje dan lain sebagainya. Keadaan sekarang jauh lebih baik dan lebih terbuka,” jelasnya.

Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek mengatakan kolaborasi antara BUMN dan BUMD memang perlu untuk dilakukan untuk memeratakan hasil pembangunan. Hal ini perlu untuk membangun tanggung jawab dan sinergi yang bisa berdampak efektif bagi perekonomian. “Mindset BUMD yang harus diubah untuk menjadi lebih profesional,” kata Awang.

Dia mengatakan proses perubahan mindset juga harus disertai dengan manajemen yang baik untuk dapat menjalankan roda perusahaan dengan baik. Proses perekrutan dalam BUMD juga sebaiknya dilakukan melalui seleksi yang mengedepankan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Kalau sudah itu, pemerintah sebagai pemilik hanya tinggal mengarahkan dan memberi target untuk BUMD tersebut agar bisa memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah,” katanya. (rhs)