JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menanggapi biasa rencana kebijakan pembatasan premium untuk mobil di atas 1.300 cc yang diharuskan memakai pertamax.
"Intinya bagaimana beban pemerintah terkait subsidi ini bisa kita kurangi. Bahkan kita hilangkan sama sekali. Coba dengan Rp220 triliun per tahun (subsidi) itu, berapa banyak infrastruktur yang kita bisa bangun kalau kita bisa hemat. Berapa banyak transportasi publik yang bisa kita bangun. Jadi ini yang bisa kita lakukan," terang Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, di Jakarta, Selasa (17/4/2012).
Kadin pun hanya bisa bersikap pasrah menanggapi pembatasan subsidi tersebut. "Kita pengusaha hidup dalam dunia nyata, bukan hidup di dunia republik mimpi. Kalau memang harga minyak dunia naik terus, ya kita mau bagaimana?" ujarnya.
Dia pun mengaku tak mungkin terus-terusan membebani pemerintah dengan subsidi yang berat. Sebagai contoh, dia melihat negara Filipina yang notabene lebih miskin dari Indonesia saja membayar minyak per liter Rp12 ribu.
"Kita mau naik Rp1.500 dari Rp4.500 ke Rp6.000 pada teriak-teriak! Kita harus realistis lah," tambah Suryo.
Kendati demikian, diakuinya, dampak dari pembatasan BBM subsidi ini memang sedikit berat. Namun, pihaknya tetap harus mencoba untuk menyelesaikannya.
"Menanggapi pembatasan subsidi yang ingin kita dorong, yaitu membangun infrastruktur publik yang baik sehingga tentu akan terobati lah rakyat kita yang harus membayar BBM yang lebih mahal. Kalau itu semua bisa laksanakan itu akan lebih baik," tegasnya.