Pembatasan Susah, Pemerintah Disarankan Bersabar
JAKARTA - Rencana pemerintah melakukan pembatasan terhadap BBM subsidi dianggap tidak perlu. Pemerintah dianggap hanya perlu bersabar menunggu saatnya menaikkan harga BBM subsidi.
"Susah pengawasan dan pengkategoriannya (pembatasan BBM). Kalau pembatasan untuk pelat merah saja mungkin efektif, tetapi kalau pelat hitam susah. Pemerintah juga berpotensi melanggar ketentuan Mahkamah Konstitusi," ujar Pengamat Perminyakan Kurtubi saat dihubungi Okezone, Kamis (19/4/2012)
Pemerintah, lanjut Kurtubi, bisa dituduh melanggar ketentuan MK karena memaksa masyarakat untuk beralih premium ke pertamax. Hal ini jelas melanggar konstitusi, karena menurut pasal 33 UUD 1945, BBM dikelola negara untuk kepentingan rakyat.
"Yang paling buruk, ini bisa dijadikan cara bagi DPR untuk memakzulkan Presiden. Menyuruh masyarakat berganti ke pertamax sama saja memaksakan harga BBM keekonomian," lanjut dia.
Demi menekan angka konsumsi BBM subsidi yang terus naik dan menjaga kuota BBM agar tetap berada di angka 40 juta KL, Kurtubi menghimbau kepada pemerintah untuk bersabar.
"Sabar saja sampai waktunya menaikkan BBM. Harga minyak dunia masih akan tinggi dalam beberapa bulan mendatang, pemerintah pasti bisa menaikkan BBM," tandas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
