"Sehari Tanpa Mobil Dinas Hanya Show Off!"

DEPOK - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago menilai gerakan Sehari Tanpa Mobil Dinas yang dicanangkan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai upaya mencari perhatian. Menurut Andrinof, semua kebijakan yang dicampuradukan dengan usaha mencari perhatian tidak akan bertahan. Aturan itu juga tidak akan pernah efektif dijalankan.

"Aturan itu untuk cari perhatian saja. Lebih banyak show off-nya, yang realistis saja, jangan terlalu ingin menggebrak," katanya saat ditemui di Kampus UI, Depok, Kamis (7/6/2012).

Andrianof mengatakan, dalam mengambil kebijakan Pemkot harus melalui prosedur yang benar. Sebenarnya banyak kebijakan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bisa dilakukan. "Dikaji dulu semua alternatifnya kumpulkan para pakarnya," katanya.

Dalam kajian tersebut, pemerintah bisa menentukan risiko dan teknisnya. Sehingga dicari yang paling sedikit masalah dan memberikan banyak keuntungan. "Ini kan enggak sistimatik, hilangkan yang enggak perlu," tegasnya.

Wali Kota Depok, kata Andrinof, tidak perlu muluk-muluk. Cukup menertibkan pemakaian kendaraan dinas. Pemkot Depok, kata dia, bisa mengeluarkan stiker lebih dulu bagi para pengguna mobil dinas yang berplat hitam.

"Mobil dinas yang berplat hitam dikasih stiker Pemkot dan sehari anti mobil dinas tidak perlu dipaksakan. Kalau ada kebutuhan pada hari itu kan mereka enggak bisa pakai motor, enggak perlu pakai iring-iringan juga kemana-mana, itu berlebihan dan enggak penting," ujarnya.

Sama halnya dengan kebijakan satu hari tanpa nasi yang digalak-galakan beberapa waktu lalu. Walaupun program itu telah meraih rekor MURI dunia, namun tidak ada efek yang jelas bagi masyarakat. "Mereka akan tetap makan nasi," kata Andrinof.

Sebelumnya, Wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan program itu merupakan langkah mendukung kebijakan Presiden SBY terkait pembatasan pemakaian BBM bersubsidi. Kesepakatan sehari tanpa mobil dinas itu merupakan hasil musyawarah para organisasi perangkat daerah, kepala bagian dan sederajat, serta para camat dan lurah di Balai Kota Depok pada Selasa, 5 Juni 2012. Kebijakan tersebut akan mulai dilaksanakan pekan depan setiap Selasa.