Masuk Daerah Terkaya, Aceh Justru Jadi 10 Provinsi Termiskin
BANDA ACEH – Melimpahnya uang dimiliki Aceh setelah berstatus otonomi khusus, berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyatnya. Aceh kini masih masuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.
Pakar ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Islahuddin mengatakan, Aceh merupakan daerah terkaya ketujuh di Indonesia berdasarkan APBD per kapita 2010.
"Ironisnya, wilayah Aceh masih miskin dengan peringkat tujuh pula. Kesenjangan ekonomi antara Aceh dan nasional semakin melebar," katanya dalam pelatihan analisa belanja public, di Hotel Grand Nangroe, Banda Aceh, Senin (15/10/2012).
Islahuddin yang juga tim Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (Pecap) Aceh memaparkan, berdasarkan desentralisasi dan otonomi khusus, Aceh akan menerima lebih dari Rp100 triliun anggaran sejak 2010 sampai 2014. Namun anggaran yang banyak itu belum mampu menyejahterakan rakyat, setidaknya terlihat dalam lima tahun belakang. Angka kemiskinan Aceh saat ini masih 19,7 persen.
Islahuddin menilai hal ini salah satunya karena alokasi belanja publik di Aceh belum sesuai dengan kebutuhan dan target-target pembangunan. Karena itu, peningkatan kualitas program dan kegiatan harus diperbaiki.
"Diperlukan sumber daya khusus dalam melakukan analisis keuangan daerah secara konsisten dan reguler dalam proses penganggaran," ujar Islahuddin, Senin (15/10/2012).
Sekretaris Daerah Aceh Teuku Setia Budi menyebutkan, minimnya pertumbuhan sektor swasta mempengaruhi penerimaan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang masih sedikit. Penerimaan Aceh saat ini diakui masih sangat tergantung dari transfer dana pusat, terutama dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Sementara dana otonomi khusus dan dana bagi hasil minyak dan gas alam yang mencapai lebih dari 80 persen dari pendapatan.
"Mengejar ketertinggalan pembangunan daerah bukanlah tugas yang mudah," sebutnya.
Setia Budi mengatakan perencanaan pembangunan yang tepat berdasarkan analisis dan kajian merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas penganggaran. Kegiatan pelatihan analisa belanja publik ini diharapkan mampu menghasilkan analis-analis belanja publik yang dapat melakukan kajian terhadap belanja publik Aceh di masa mendatang. (gna)
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
