MP3EI Butuh Rp4 T, Bisa Gunakan Hybrid Financing
JAKARTA - Berdasarkan data dari Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dana yang dibutuhkan hingga 2014 sebesar Rp4 triliun dan sekira Rp1,786 triliun dialokasikan untuk infrastruktur.
Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur tersebut membuat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia memberikan alternatif pembiayaan dengan hybrid financing.
Kepala Divisi Program Integrasi KP3EI Wahyu Utama mengatakan perlunya kerjasama pemerintah dengan swasta untuk mengerjakan proyek infrastruktur tersebut. Karena pemerintah tidak mampu membiayai seluruh proyek. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan tenaga swasta untuk membangun infrastruktur.
"Jadi kan nanti swasta yang membangun infrastruktur, lalu ketika pembangunannya selesai, pemerintah akan membayar dengan mencicil," ungkapnya, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Menurutnya, rencana tersebut bertujuan agar pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan lebih cepat. Sedangkan pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk infrastruktur tersebut ke sektor lain.
"Selama ini banyak proyek yang bisa menggunakan skema hybrid financing ini, hampir semua sektor infrastruktur bisa dibiayai dari skema ini, di antaranya jalan, pembangkit listrik, dan pelabuhan," jelasnya.
(Widi Agustian)
