Pertamina Bujuk Pemerintah Izin Kelola Blok Mahakam

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Sugiharto mengharapkan agar Pemerintah memiliki kesadaran untuk memberi kesempatan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang akan habis kontrak di 2017.

"Seharusnya Pemerintah memberi kesempatan agar perusahaan sekaliber nasional milik BUMN masuk ke Blok Mahakam," ujar Sugiharto, kepada wartawan di JCC, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Namun Sugiharto menyerahkan langsung putusan kepada Pemerintah mengenai ketetapan Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang akan berakhir kontraknya di 2017.

"Menurut undang-undang (UU), kami ini disamaratakan dengan Production Sharing Contract (PSC) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang lain. Karena itu kami berserah diri saja menunggun putusan pemerintah," jelasnya.

Menurut Sugiharto, apapun opsi pemerintah baik itu penyerahan kembali dan memasukkan Pertamina untuk melakukan proses eksploitasi di Mahakam, atau meyerahkan secara langsung ke perusahaan, akan diterima dan dievaluasi secara bersama.

Dia menambahkan, KKKS yang bekerja di Blok Mahakam yakni Total E&P Indoneise, dan Inpex Corporation, pihaknya tidak bisa memberi gambaran apakah kedua kontraktor tersebut mau menjual dan menggandeng Pertamina untuk melakukan eksploitasi bersama di Blok tersebut bila diperpanjang.

"Kalaupun memang diserahkan secara penuh kembali oleh Total, kami juga tidak bisa lihat apakah ada willing untuk menjual dan memberi sebagian sumur pengembangan di sana," tandas Sugiharto. (wan)

(Widi Agustian)