Detroit Bangkrut, GM Indonesia Ngaku Tak Terpengaruh
JAKARTA - Kota Detroit, yang merupakan pusat General Motors (GM), dinyatakan bangkrut oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) pada pertengahan Juli kemarin. Kebangkrutan yang dialami Kota Detroit di Negara Bagian Michigan, Amerika Serikat tidak mempengaruhi aktivitas bisnis GM Indonesia.
"Keadaan Detroit tidak mempengaruhi GM secara global termasuk GM Indonesia," tegas Presiden Direktur GM Indonesia, Marcos Purty, dalam acara Media Gathering yang diselenggarakan GM Indonesia di Kawasan Bisnis Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta, Selasa (20/8/2013).
GM Indonesia mengaku berterimakasih untuk komitmen kantor pusatnya di Detroit, dan beberapa kantornya di kawasan Asia yang telah membantu GM Indonesia dalam aktivitas bisnisnya selama ini.
Marcos menjanjikan akan meningkatkan kapasitas produksi Chevrolet di Indonesia sebagai bentuk komitmen GM Indonesia melayani pelanggannya. "Lakunya SPIN sebagai salah satu backbone model Chevrolet, adalah bukti GM Indonesia tetap komit dan tidak terganggu dengan hal itu," tambah Marcos.
Sekadar informasi, Detroit di Negara Bagian Michigan menjadi kota terbesar di AS mengajukan kebangkrutan dengan utang sedikitnya USD15 miliar atau sekitar Rp 151 triliun.
Detroit sebelumnya dikenal sebagai salah satu kota manufaktur terbesar di AS, tetapi dalam beberapa waktu terakhir mengalami masalah keuangan yang didorong oleh sejumlah faktor, termasuk pengurangan jumlah populasi yang tajam.
Di antara 2000-2010, jumlah warga menurun sebesar 250.000 karena pindah. Angka kriminalitas di kota ini juga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir dengan hanya sepertiga ambulans yang berfungsi di tahun 2013.
Penurunan investasi pada lampu jalan dan pelayanan darurat membuat polisi kesulitan mengatasi kriminalitas. Pemerintahan Detroit juga tersandung serangkaian skandal korupsi dalam beberapa tahun terakhir.
Detroit adalah kota terbesar di AS yang mengajukan kebangkrutan, sebelumnya tiga kota di California—Stocton, Mammoth, dan San Bernardino—juga mengajukan kebangkrutan di 2012. Sementara di 2011, Harrisburg, Pennsylvania juga berupaya mengajukan hal serupa meski kebijakan itu kemudian dinyatakan tidak sah.
(Martin Bagya Kertiyasa)
