Kenaikan BBM, Akan Timbulkan Kepentingan di DPR
JAKARTA - Kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan akal-akalannya untuk penggelembungan proyek-proyek di DPR.
Demikian disampaikan Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendi Simbolon saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (15/11/2014).
"Kebijakan itu kan banyak mendapat penolakan rakyat, karena dianggap lebih menyiksa mereka, nah ini malah dinaikkan, akal-akalan itu untuk penggelembungan proyek-proyek di DPR dan mendapatkan komisi yang banyak," cetusnya.
Menurut Effendi, peraturan yang berlaku selama ini kuota subsidi BBM ditentukan oleh DPR dan kenaikan harga ditetapkan oleh pemerintah. Celah ini disebutnya sebagai kondisi yang sarat kepentingan.
