Menurut Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar, komentarnya tersebut dinilai melewati batas batas koridornya sebagai Menko Maritim. Menurutnya, Garuda sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah kewenangan Kementerian BUMN dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Urus saja masalah maritim dengan baik, saya pikir (komentarnya) membuat kegaduhan pemerintah, seharusnya dengan dihadirkannya dia bukan buat pusing pemerintah urus saja maritim," ungkapnya kepada Okezone, Kamis (13/8/2015).
Menurutnya, masing-masing kementerian memiliki tugas dan fungsi. Nasril menyarankan Rizal untuk fokus kepada tugasnya di bidang kemaritiman.
"Apa benar Susi (Menteri KP) kerjanya cuma ngebom-ngebom saja, coba cek bagaimana soal tol laut, saya pikir ini membuat kegaduhan pemerintah, urus saja maritim," tukasnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri Perekonomian era Gus Dur tersebut meminta Garuda membatalkan pembelian Pesawat Airbus 350 sebanyak 30 buah. Rizal menilai pesawat jenis tersebut hanya cocok untuk rute jauh seperti Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa.
Sedangkan selama ini penerbangan rute Jakarta-Amsterdam serta Jakarta-London milik Garuda hanya sebesar 30 persen. Menurutnya, kondisi itulah yang membuat Maskapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu merugi terus-menerus.
(Rizkie Fauzian)