Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenko Maritim dan Investasi Kini Punya 6 Deputi

Irene , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2020 |15:09 WIB
Kemenko Maritim dan Investasi Kini Punya 6 Deputi
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kemaritiman dan Investasi menambah dua deputi yang kini menjadi total 6 deputi. Hal ini ditetapkan setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden oleh Presiden Joko Widodo.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2019 lalu. Beberapa perubahan terjadi dalam Peraturan Presiden ini dibandingkan pada Perpres Nomor 71 Tahun 2019 sebelumnya.

Melansir setkab.go.id, Minggu (11/1/2020), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kini memiliki total 6 Deputi di mana sebelumnya hanya memiliki 4 Deputi Kemenkomarves merujuk pada Perpres Nomor 71 Tahun 2019.

 Baca juga: Kemenko Maritim dan Investasi Resmi Berdiri, Termuat dalam Perpres

Menko Luhut

Keenam deputi ini antara lain:

a. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;

b. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;

c. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur danTransportasi;

d. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;

e. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

f. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

 Baca juga: Jokowi Beri Tugas ke 4 Menko, Airlangga dan Luhut Tolong Dibaca

Perubahan juga terjadi dalam fungsi, ada tambahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi (Pasal 3 poin b), serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden (Pasal 3 poin i).

Selain itu, Peraturan Presiden ini juga menjelaskan bahwa Kemenkomarves dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai kebutuhan. Tentunya pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Baca juga: Tugas Berat Menko Luhut, Kurangi Impor Energi hingga Pertebal Investasi

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di seluruh lingkungan Kemenkomarves.

Halaman:
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement