JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2016 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Maritim sangat baik. Meskipun, Luhut mengakui bahwa masih ada yang harus diperbaiki.
"Sudah bagus ada kritik hasil BPK kita perbaiki. Ada yang kurang lebih itu biasa lah. Ada di sana baik, di sini kurang," ujarnya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (29/5/2017).
Luhut menambahkan, sebenarnya pagu yang ada di Maritim tidak begitu besar seperti kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. Dengan begitu pengelolaan keuangan di Maritim semakin mudah.
"Kalau di kami duit-nya kecil. Di Menko angkanya enggak besar, jadi gampang juga ngelihatnya," ujarnya.
Terkait dengan kasus ditangkapnya auditor BPK di kantor Kementerian Desa, Luhut mengatakan, memang permasalahan di Kementerian Desa sangat sulit untuk dikontrol. Pasalnya, Kementerian Desa berhubungan langsung dengan banyak desa.
"Jadi karena langsung ke bawah, jadi pengontrol memang perlu banyak. Ini yang agak sulit," ujarnya.
(Rizkie Fauzian)