JAKARTA - Pemerintah pada tahun ini akan mengucurkan dana kewajiban pelayanan umum (public service obligation/ PSO) sekitar Rp600 miliar kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
"Jumlah ini hampir sama seperti tahun lalu," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, pemerintah berharap dengan dana tersebut Pelni tetap dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat kelas bawah.Apalagi saat ini jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa layanan pelayaran semakin meningkat.
“Masyarakat kelas menengah bawah yang menggunakan PSO Pelni ini tetap eksis meskipun kondisi pada yang non-PSO terlihat ada penurunan,"katanya. Sunaryo menjelaskan, saat ini tingkat margin Pelni masih nol sehingga mereka pernah mengusulkan untuk melakukan kenaikan tarif.Namun, pemerintah menolak usulan tersebut sehingga tidak ada bahasan lanjutan atas masalah ini.
Menurut dia, pemerintah akan mengupayakan kebijakan lain tanpa harus melakukan kenaikan tarif.PSO yang diberikan setiap tahun diharapkan juga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk biaya operasional. Namun, kata dia,dengan margin yang masih akan menyulitkan Pelni membuat perencanaan bisnis dan mengembangkan usahanya, apalagi untuk menambah armada baru.
Direktur Utama PT Pelni Jusabela Sahela mengatakan, pihaknya belum ada rencana untuk meminta tambahan PSO ataupun untuk melakukan kenaikan tarif.“Kalaupun masalah tersebut mau ditempuh harus melalui APBN-P," katanya. (Arif Dwi Cahyono)
(Candra Setya Santoso)