CAFTA, Pemerintah Telat Ambil Tindakan

JAKARTA - Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas, Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China yang diberlakukan sejak awal tahun 2010 merupakan bagian yang tidak terelakkan dari arus globalisasi dunia. Tapi sayang, peran pemerintah dinilai kurang menaungi para pembisnis, khususnya pelaku usaha kecil yang kena paling terkena imbas.

"Memang ada tindakan pemerintah. Tapi baru terasa setelah ada kasus (penggelapan pajak) Gayus Tambunan baru ada tindakan," ujar Praktisi Bisnis Glodok Hermawi F Taslim, dalam acara diskusi Trijaya FM dengan tema Setelah Dimulai Dagang Bebas Indonesia-China, di MNC Tower, Jakarta, Senin (26/4/2010).

Dijelaskannya, kawasan perdagangan bebas antara China dan enam negara ASEAN, dinilai merupakan FTA terbesar yang pernah ada. FTA menyepakati bahwa 90 persen produk China dan negara ASEAN akan menikmati tarif nol persen.

Kerja sama terbesar ASEAN-China dibidang perdagangan yang disebut-sebut mempunyai jumlah konsumen 1,7 miliar orang ini, dinilai menimbulkan kekhawatiran besar terhadap gejala yang ditimbulkannya.

Secara umum permasalahan yang muncul dalam melaksanakan FTA ASEAN-Cina adalah ketidaksiapan para pengusaha ASEAN. Kekhawatirannya adalah memberikan manfaat satu pihak yaitu kepada China. Sebab dengan diterapkannya FTA, biaya masuk impor menjadi nol persen memungkinkan barang-barang China bisa lebih mendominasi pasar dalam negeri.

"Bahwa penerapan FTA dipastikan akan mengancam industri dalam negeri," tegasnya.

Dia menilai Indonesia belum siap menghadapi perjanjian FTA. Padahal, penandatanganan perjanjian ini telah dilakukan sejak tahun 2001 lalu. Namun, hingga kini pemerintah belum melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi FTA.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga Imron Mawardi mengatakan Indonesia belum siap menghadapi FTA. Namun menurutnya belum terlambat untuk menghadapinya. Dia menilai jika pengusaha memerlukan pemimpin yang kuat, yakni pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.

"Pengusaha perlu leader yang bagus, yakni pemerintah. Karena pemerintah yang tau mau dibawa kemana negara ini," katanya.

Menurutnya, bagi industri dan perdagangan harus mengetahui keunggulan produknya. Terkait FTA semua harus survive. Harus dilihat dari dua sisi. FTA seharusnya idenya bisa menyejahterakan anggotanya. Bukan malah mematikan negara anggota.

"Yang diperlukan saat ini kapan ASEAN bisa duduk bersama. FTA ini diharapkan menjadi bargaining, kita harus betul-betul mengetahui dengan jelas apa keunggulan kita," jelasnya.

Sementara produk-produk dari China telah merambah pasar dengan keunggulan harga yang murah. Jika keunggulan produk negara ASEAN tidak jelas, maka ASEAN tidak akan dapat bertahan. Disamping itu kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan komitmen pemerintah, harus benar-benar dipersiapkan dengan matang.

(Widi Agustian)