Dengan memperhatikan atau merenungkan komentar- komentar dari berbagai kalangan terutama para pejabat tinggi itu, maka rakyat membayangkan tentang betapa mendesak atau urgensinya melakukan perbaikan agar Presiden tidak mendapat masukan yang salah atau tidak tepat sehingga harus meralat keputusan yang sudah diambilnya apalagi masa jabatan Jokowi masih lama hingga Oktober 2019.
Sebagai Kepala Negara yang baru sekitar delapan bulan menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan, maka Jokowi membutuhkan sekali staf-staf yang berani berkata"tidak" untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan situasi berat yang dihadapi rakyat seperti semakin melonjaknya harga kebutuhan rakyat ataupun semakin besarnya jurang antara rakyat yang makin susah dengan para pejabat negara yang bagaimanapun juga hidupnya sudah mapan atau membaik.
Jika di Istana Kepresidenan, hanya terdapat pejabat- pejabat inti yang baru mulai menikmati kehidupan yang enak sehingga melupakan rakyat miskin di sekitarnya maka bukan tidak mungkin masukan yang diterima Jokowi tidak sesuai dengan kebutuhannya sehingga berdampak negatif terhadap keputusan yang bakal diambil yang pada akhirnya tidak hanya merugikan Kabinet Kerja tapi juga seluruh rakyat .
Karena itu, usul evaluasi yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla, serta Ketua DPD Irman Gusman agar perombakan kabinet atau apa pun namanya/ istilahnya tidak perlu menunggu waktu satu tahun perlu direnungkan atau dipikirkan Jokowi demi 250 juta rakyat di Tanah Air yang mayoritas hidupnya masih dalam kondisi " senin kemis" atau kesulitan yang luar biasa.
(Meutia Febrina Anugrah)