PLN Bakal Rugi USD10,76 Miliar/ Tahun Bila 35.000 Mw Direalisasikan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memastikan, jika rencana pemerintah merealisasikan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (mw) selama lima tahun atau sampai 2019, maka akan membuat PT PLN (Persero) rugi USD10,763 miliar per tahun.

"Karena ada idle 21.331, PLN harus bayar 72 persen dari listrik hasil produksi swasta, kalau itu berlangsung PLN harus bayar, padahal PLN tidak pakai," kata Rizal di Kantornya, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 sebesar 74.525 mw. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.865 mw. Saat ini, pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 mw. Jika program listrik 35.000 mw dipaksakan dan ditambah 7.000 mw yang telah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 mw sampai 2019.

"Saya kira sih kita harus melihat segala sesuatu dengan aktual, tetapi syukurlah, dari 35.000 mw itu yang bisa dicapai itu sekitar 16.000-18.000 mw, kita akan mempercepat proses, sisanya akan kita lanjutkan setelah lima tahun," tambahnya.

Rizal menuturkan, dengan kebutuhan rill listrik tersebut, maka ada kapasitas listrik yang lebih dan tidak akan digunakan oleh PLN sebesar 21.331 mw namun harus dibayarkan oleh BUMN kelistrikan tersebut.

"Jadi saya sih kepengen kita bicara realistis dan faktual, minimal 16000 bisa tercapai dalam 5 tahun, yang penting program ini tidak boleh membuat PLN rugi. karena PLN harus listrik swasta yang per tahunnya USD10,7 miliar," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir mengatakan, sesuai ketentuan yang ada, PLN diharuskan membeli 72 persen listrik dari hasil produksi swasta. Ketentuan ini berlaku baik untuk listrik yang digunakan PLN maupun tidak digunakan.

"Dengan hitung-hitungan ini, maka ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sekitar USD10,763 miliar pertahun," tutup Sofyan.