Eni berharap, ke depan layanan BPJS Kesehatan dapat memikirkan solusi masalah stok obat ini. “Saya minta jangan sampai terjadi lagi stok obat kosong dan menyuruh pasien membeli obat di luar. Terus jangan dibeda-bedakanlah obat BPJS dengan yang asuransi,” ujarnya. Sedangkan keluhan dari Ridwan, 40, warga Sekip Palembang, dia pernah kesulitan mendapatkan kamar saat orang tuanya berobat di rumah sakit pemerintah.
“Susah sekali mengurusnya. Saya mengerti, banyak yang berobat pakai BPJS. Tapi ke depan saya berharap, jumlah kamar di rumah sakit layanan BPJS Kesehatan dapat ditambah, sehingga pasien tidak sulit mendapatkan kamar rawat inap,” katanya. Terpisah Plh Kepala Cabang BPJS Palembang Candra Budiman mengatakan, tarif iuran akan disesuaikan bersadarkan Peraturan Presiden (Perpes) 19 Tahun 2016 yang baru ditetapkan.
Tepat 1 April mendatang seluruh iuran bagi peserta kelas I, II dan III akan meningkatan. Sejalan dengan itu, BPJS juga melakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta. “Pelayanan BPJS ini masih dikeluhkan. Benar adanya keluhan, karena memang jaminan BPJS bukan hanya kerja satu lembaga saja, melainkan banyak instansi. Karena itu, berbagai perbaikan terus dilakukan meski biaya iuran akan meningkat pada bulan depan," ujarnya dalam konferensi pres yang digelar BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Cabang Palembang, kemarin.
Dia mengatakan, pening katan pelayanan kesehatan di antaranya dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan rasio distribusi peserta, dan fasilitas layanan primer, seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktik keluarga. Selain itu juga, peningkatan akses pelayanan. Yang sering dikeluhkan itu ketersediaan sarana misalnya jumlah tempat tidur di layanan rujukan,” ujarnya.
Namun, lanjut dia, lembaga BPJS bukanlah berada di sisi hulu sistem jaminan kesehatan. BPJS diharuskan ber koordinasi kepada lembaga rumah sakit, Dinas Kesehatan kota, kabupaten dan provinsi, termasuk juga rumah sakit, Ika tan Dokter Indonesia dan Asosiasi Badan Pengawas Rumah Sakit. “Jadi keluhan juga berhubungan dengan kinerja lembaga lainnya. BPJS melakukan pengawasan dan koordinasi, namun hanya sebatas itu," kata dia.