TOP OF THE WEEK: Rahasia Sukses Tax Amnesty hingga Aset WNI di Luar Negeri

JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengapresiasi hasil amnesti pajak tahap pertama, dan dianggap sangat baik untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mendorong lebih banyak WNI yang memiliki harta di luar negeri untuk mendeklarasikan atau merepatriasi hartanya.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, salah satu kunci dari kesuksesan Ditjen Pajak dalam menerapkan tax amnesty berada pada karyawan Ditjen Pajak sendiri.

Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

BI Apresiasi Hasil Tax Amnesty Tahap Pertama

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengapresiasi hasil amnesti pajak tahap pertama, dan dianggap sangat baik untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional.

"Terkait penggunaan uang hasil tebusan kami masih menunggu hingga tahap akhir, namun secara umum hasilnya cukup baik dan di luar prediksi," ucap Mirza, dalam acara Temu Wartawan Daerah, Bank Indonesia di Jakarta.

Ia mengatakan hasil dana deklarasi amnesti pajak juga akan mengendalikan risiko devisit anggaran pemerintah, serta berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Tahun ini nilai PDB mencapai 5,0 persen, dan tahun depan diperkirakan bisa mencapai 5,2 persen dengan hasil amnesti pajak yang bagus, meski pemerintah hanya menargetkan 5,1 persen," katanya.

Mirza mengaku, pemerintah masih belum berani menargetkan terlalu tinggi peningkatan nilai PDB, karena dikhawatirkan adanya revisi anggaran, oleh karena itu nilai PDB dipatok realistis sebesar 5,1 persen.

Sementara itu, pencapaian uang tebusan dari amnesti pajak hingga akhir September 2016 mencapai Rp97,2 triliun, dan deklarasi maupun repatriasi sebesar Rp3.621 triliun (repatriasi Rp137 triliun).

Sedangkan berdasarkan nilai pencapaian, Indonesia tercatat sebagai penyelenggara program pengampunan pajak tersukses di dunia, dan melewati Italia dengan total harta dilaporkan Rp1.179 triliun, Chile Rp263 triliun, dan Spanyol Rp202 triliun.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan uang tebusan dari amnesti pajak dapat mencapai Rp165 triliun selama 9 bulan berlakunya program itu, sedangkan deklarasi dan repatriasi diperkirakan dapat mencapai masing-masing Rp4.000 triliun dan Rp1.000 triliun.

Masih Banyak Aset WNI di Luar Negeri

Program amnesti pajak (tax amnesty) periode pertama telah berakhir Jumat (30/9) lalu. Pemerintah optimistis deklarasi harta, repatriasi, dan uang tebusan akan terus meningkat seiring pelaksanaan amnesti pajak pada periode kedua dan ketiga.

Selain bersumber dari wajib pajak badan, potensi peningkatan berasal dari aset-aset warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mendorong lebih banyak WNI yang memiliki harta di luar negeri untuk mendeklarasikan atau merepatriasi hartanya.

“Ya pokoknya selama itu dikejar dan diupayakan secara konsisten, kita juga melihat bahwa masih banyak aset di luar negeri yang mungkin harus perlu di-declare,” ujar Bambang di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, kemarin. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, per Jumat (30/9) pukul 18.00 WIB, dari total harta deklarasi dan repatriasi Rp3.516,5 triliun, sebagian besar disumbang oleh deklarasi dalam negeri sebesar Rp2.444 triliun (69,5 persen).

Adapun deklarasi luar negeri Rp937,1 triliun (26,6 persen) dan repatriasi Rp135,4 triliun (3,9 persen). Jumat 30 September 2016 lalu merupakan batas akhir program amnesti pajak periode pertama. Periode pertama yang berlangsung sejak Juli 2016 ini memberikan kesempatan paling menarik bagi wajib pajak lantaran menawarkan tarif tebusan terendah.

Seperti diberitakan, pelaksanaan program amnesti dibagi menjadi tiga periode dengan masing-masing tiga bulan. Pada periode pertama, tarif tebusan repatriasi atau deklarasi dalam negeri ditetapkan 2 persen. Pada periode kedua dan ketiga meningkat masing-masing menjadi 3 persen dan 5 persen. Adapun tarif tebusan deklarasi luar negeri pada periode pertama 4 persen, yang kemudian meningkat menjadi 6 persen dan 10 persen pada periode kedua dan ketiga.

Bambang Brodjonegoro mengapresiasi kerja keras Direktorat Jenderal Pajak atas pencapaian program amnesti pajak periode pertama. Menurutnya, pencapaian itu mematahkan pandangan pihak-pihak yang meremehkan program tax amnesty. “Artinya kan ternyata jauh di atas perkiraan banyak orang. Jadi artinya pertama, menambah penerimaan tahun ini, kedua, tax base wajib pajak baru atauwajibpajakyanglebihbenar catatan hartanya, dan ketiga menciptakan hubungan yang lebih baik antara otoritas pajak dan wajib pajak,” ujarnya.

Bambang memprediksi di periode selanjutnya akan lebih banyak wajib pajak badan yang akan mendaftar. Meski demikian, masih terbuka lebar bagi wajib pajak perorangan untuk ikut tax amnesty lantaran tarif tebusan yang dikenakan masih terbilang rendah. Pengamat pajak Yustinus Prastowo menilai saat ini belum banyak opsi instrumen dari pemerintah untuk mengelola dana repatriasi.

Salah satu yang menurutnya penting yakni harus segera diterbitkan obligasi di sektor infrastruktur. Hal ini untuk mengantisipasi minat wajib pajak ke sektor properti yang lebih siap menampung dana repatriasi. Dia khawatir hal itu justru akan memicu gelembung ekonomi di sektor properti karena kemungkinan harga properti yang naik. “Pemerintah harus segera menciptakan opsi untuk sektor riil supaya (dana repatriasi) terserap ke sektor produktif,” katanya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) BhimaYudhistira Adinegara menilai, meskipun cukup positif, dampak kebijakan amnesti pajak masih bersifat temporer. Kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang tahun ini disebutnya lebih disebabkan faktor eksternal, seperti langkah The Fed menunda kenaikan suku bunga pada September daripada faktor amnesti pajak.

“Soal cadangan devisa dilihat dari sisi repatriasi juga angkanya timpang dibanding deklarasi dalam negeri,” katanya. Bhima menilai, pemerintah perlu segera menciptakan saluran investasi, terutama sektor riil yang menarik untuk mendorong dana repatriasi keluar dari perbankan. Dia menyebut, likuiditas berlebihan dana repatriasi tidak bagus untuk perbankan. “Saya khawatir kalau hanya di perbankan justru bisa menjadi bubble. Sementara kredit lesu karena swasta belum pulih,” ucapnya.

Namun, Bhima melihat hal ini sebagai tantangan karena saluran investasi yang menarik pertama kali setelah keluar dari bank biasanya adalah surat berharga negara (SBN). Selain sangat aman, surat utang pemerintah juga menawarkan imbal hasil yang menarik. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida mengatakan, sejak diberlakukannya pengampunan pajak, dana repatriasi ada yang masuk ke pasar modal, namun jumlahnya masih kecil.

Dia menilai wajar lantaran dana repatriasi awalnya harus dimasukkan ke bank persepsi dulu. “Setelah masuk di bank, barulah kemudian pemilik dana ini akan mulai melihat mereka akan investasi di mana? Begitu mereka memilih atau mencoba investasi di luar produk perbankan, mereka tentunya akan masuk ke produk-produk pasar modal. Di situ nanti ada manajer investasi atau broker sebagai gateway-nya,” ujarnya ditemui di sela-sela acara Gebyar Syariah di alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, akhir pekan lalu.

Menurut Nurhaida, saat ini terdapat 18 manajer investasi dan 19 broker sebagai gateway. Nurhaida meyakini, manakala para pemilik dana merasa dananya yang disimpan di perbankan sudah mencukupi, mereka akan mulai mencari produk investasi.

Apalagi investasi di saham bisa memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan menabung di bank. “Jadi tinggal pertimbangan saja apakah mereka mau stay di produk perbankan atau mereka membutuhkan hasil yang lebih tinggi dengan kehati-hatian berinvestasi tentunya, sehingga produk dan investasi mereka dapat diperhitungkan risikonya,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan pencapaian amnesti pajak pada periode pertama. Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan uang tebusan dari program tax amnesty belum mencapai target Rp165 triliun. “Kita juga belum lihat hasilnya secara nyata, karena yang diharapkan dari tax amnesty tersebut adalah dana repatriasi dari luar negeri, bukan sebatas dari deklarasi di dalam negeri,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan, selain program amnesti pajak, pemerintah harus tetap konsentrasi mengejar penerimaan pajak rutin yang baru mencapai 53,8 persen dari target Rp1.539 triliun. Menurutnya, upaya intensifikasi penting untuk mengejar penerimaan pajak rutin.

“Kalau kita sukses tax amnesty, tapi penerimaan pajak rutinnya tidak tercapai, maka penerimaan akan tetap bolong, lubangnya masih besar. Ini nanti tambalannya dari mana? Karena target pemerintah dari penerimaan tax amnesty kan hanya Rp165 triliun,” katanya.

Rahasia Sukses Tax Amnesty, Ada Generasi Y di Baliknya

Program pengampunan pajak alias tax amnesty periode pertama terbilang sukses. Bahkan pemerintah mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai panitia dari program tersebut.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, salah satu kunci dari kesuksesan Ditjen Pajak dalam menerapkan tax amnesty berada pada karyawan Ditjen Pajak sendiri. Sebab menurut data yang dimilikinya sekira 68 persen dari total karyawan Ditjen Pajak berusia di bawah 40 tahun.

"Total karyawan Ditjen Pajak itu 37.559 orang, itu yang usianya 40 tahun ke bawah 68 persen," katanya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta.

Ken mengaku, pihaknya sengaja lebih memilih karyawan muda, sebab masih memiliki semangat juang yang tinggi. Bahkan dirinya menyebut karyawan Ditjen Pajak yang berusia di bawah 40 tahun itu sebagai generasi reformasi.

"Kenapa ambil umur 40 tahun ke bawah artinya pada saat reformasi mereka masih SMA dan mahasiswa, mungkin ikut demo. Jadi Ditjen Pajak ini 68 persen generasinya generasi reformasi, itu pesan yang ingin disampaikan," tukasnya.

Menurutnya generasi reformasi tersebut merupakan generasi Y dengan karakter yang tangguh dan mau diajak berjibaku untuk menyelesaikan tax amnesty.

"Jadi tidak diragukan lagi kemampuannya dan daya juangnya, bahwa karakternya mereka generasi Y. Mereka tidak diceritain kancil nyolong timun, hasilnya bisa kita ajak berjibaku, bahkan kalau ada hari setelah hari Minggu mungkin mereka mau tetap bekerja," tukasnya.

Sementara untuk karyawan yang berusia 50 tahun ke atas hanya berjumlah 10 persen dari total karyawan Ditjen Pajak. Menurut Ken mereka juga tidak kalah pentingnya, sebab dengan pengalamannya mereka mampu memberikan arahan dan semangat kepada karyawan Ditjen Pajak yang muda.

"Kita menganggap semua bersahabat, tidak ada anak buah dan pimpinan. Dengan adanya komposisi pegawai saat ini bisa dilihat kemampuan dari Ditjen Pajak, yang penting saya pimpinan ini bagian dari mereka bukan mereka bagian dari kita. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan berat ini kalau dikerjakan bersama akan ringan," pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)