Menurut dia, data yang diperoleh dari kelurahan, akan dilakukan kroscek dan pendataan ulang untuk memastikan kondisi rumah warga yang diusulkan, sehingga bantuan bedah rumah benar-benar tepat sasaran. “Yang lebih tahu kondisi warga kan kelurahan, namun dari kelurahan akan tetap kami lakukan kroscek dan pendataan ulang,” ucapnya.
Untuk kriterianya sendiri, kata Mutohar, fisik rumah sudah tidak layak untuk ditempati seperti reyot, kayunya sudah lapuk, dinding dari gedek bambu dan lainnya. Selain itu, keluarga yang diusulkan mendapatkan bedah rumah juga harus masuk dalam kategori warga miskin. Dia menyebutkan, pemkot sudah menganggarkan biaya sebesar Rp15 juta untuk setiap rumah yang menjadi sasaran perbaikan.
Namun, jika memangdilapangannantiternyata ditemukan rumah yang membutuhkan lebih maka akan dilakukan secara bertahap. “Sekarang petugas kami sudah melakukan survei dan kroscek data, bulan ini diharapkan bisa selesai sehingga bisa langsung dikerjakan,” ucapnya.
Dia mengakui, Semarang sebagai kota metropolitan masih banyak ditemui sejumlah rumah yang tidak layak huni di berbagai kecamatan sehingga perlu upaya untuk membantu melakukan pembenahan. Oleh karena itu selain program dari pemerintah, juga akan menggandeng pihak-pihak lain seperti Baznas dan pihak swasta untuk melakukan program yang sama. Mutohar menyatakan, selain program bedah rumah pihaknya juga akan melakukan program MCK di wilayah-wilayah yang selama ini sanitasinya buruk.
(dhe)
(Rani Hardjanti)