Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Commissioner of Inland Revenue Department, Hong Kong, Wong Kuen-fai menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) di Hong Kong pada Jumat 16 Juni 2017.
Dengan ditandanganinya BCAA, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses untuk mendapatkan informasi keuangan Wajib Pajak Indonesia yang memiliki rekening keuangan di Hong Kong. Informasi keuangan yang diperoleh dari Hong Kong tersebut akan digunakan untuk melengkapi basis data perpajakan.
Data ini dapat digunakan untuk menguji tingkat kepatuhan perpajakan sehingga diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, terutama melaporkan penghasilan dan aset keuangannya di luar negeri. Kini, pemerintah telah mengupayakan agar bisa mengejar data finansial dari WP yang berada di Singapura.
(Widi Agustian)