Karyawan JICT Mogok Kerja, Distribusi Barang Jadi Terhambat!

JAKARTA – Mogok kerja yang dilakukan 600 pegawai PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekspor impor. Salah satu akibat adanya aksi mogok kerja tersebut, distribusi barang menjadi terhambat

"Sangat besar dampaknya. Begini kegiatan ekspor impor distribusi kita sangat terganggu. Justru itu, harusnya pelabuhan itu manajemennya harus memerhatikan penyeleksian pegawai yang benar-benar handal, kesejahteraannya di perhatikan," katanya di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (3/8/2017).

JICT sebagai industri yang berkaitan erat dengan logistik pun dinilainya sebagai industri yang memiliki peran sentral. Jika aktivitas di industri tersebut tidak berjalan lancar yang dirugikan adalah aktivitas pelabuhan. Padahal pelabuhan adalah pintu bagi berlangsungnya ekspor-impor.

"Mereka kan industri vital, kalau industri vital itu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang menghambat dan mengganggu kinerja, karena dampaknya itu kan luar biasa itu pelabuhan," paparnya.

Baca Juga:

• Pekerja JICT Mogok Kerja, Menko Darmin: Belum Dengar Saya

• Gaji Pekerja JICT Rp36 Juta, Menko Luhut: Lebih Besar dari Gaji Saya yang Cuma Rp19 Juta

Dia pun berharap dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya aksi mogok kerja serikat pekerja JICT tak turut mengganggu aktivitas di pelabuhan lain yang terkoneksi. "Semoga bisa mengantisipasinya, kalau Semarang mungkin dekat ya," lanjutnya.

"Memang persoalan harus segera di tangani manajemen Pelindo JICT karena memang peringatannya sudah lama, mereka mau mogok itu sudah lama, perilaku ini sudah sering terjadi di Tanjung Priok," lanjutnya.

Artinya, tambah dia, manajemen JICT semestinya sudah tahu inti persoalan itu. Internal JICT dinilainya perlu menyelesaikan masalah itu dengan melibatkan kementerian terkait.

Baca Juga:

• JICT Lumpuh karena Aksi Mogok, Seluas Apa Sih Pelabuhan Peti Kemas Terbesar di Indonesia Ini?

• Pegawainya Mogok Kerja, JITC Gandeng 3 Terminal Antisipasi Kelancaran Pelayanan

"Pemerintah enggak bisa ikut campur urusan ini, harusnya Kementerian BUMN dan Menteri Perhubungan, karena yang dituntut kan PT Pelindo II (selaku usaha induk dari JICT)," tambahnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)