Dengan demikian, kecenderungan belanja untuk keperluan penyehatan birokrasi masih cukup besar. Hal seperti ini bisa saja terjadi karena kualitas perencanaan, sistem birokrasi, dan sinkronisasi kebijakan antar-stakeholder yang gagal terselesaikan secara efektif sehingga menimbulkan biaya transaksi ekonomi yang terlampau tinggi.
Hal penting lainnya, perlu ada tindakan asimetris untuk menghadapi heterogenitas di daerah. Perlu ada formula-formula yang tepat dan akurat untuk perlakuan di setiap daerah. Untuk itu, di luar pemberian dana-dana yang selama ini sudah ada, bisa jadi ada dana ad hoc lain yang bisa digunakan untuk mengakselerasi pembangunan. Bahkan kalau perlu, seharusnya ada reward bagi daerah untuk menunjang kinerja pembangunannya.
Dan, hal tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa sistem desentralisasi seharusnya mampu menghasilkan banyak local champion dalam pembangunan. Meskipun hasilnya belum mengarah pada kondisi yang ideal, bukan menjadi alasan bagi kita semua untuk menyerah dengan keadaan.
Campur tangan pemerintah tetap sangat dibutuhkan karena persoalan yang menyangkut isu kesejahteraan tidak bisa kita biarkan melalui mekanisme pasar. Pemerintah merupakan aktor utama penyelesaian semua permasalahan ini. Walaupun begitu, gerak aktif masyarakat perlu bersanding untuk menuntaskan permasalahan ini bersama.
Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
(Rizkie Fauzian)