Dukung Pendidikan Vokasi, Menteri Pendidikan Minta Insentif Fiskal

JAKARTA - Pemerintah akan meluncurkan program vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Keberadaan program ini ditujukan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil dan meningkatkan kinerja sektor industri dalam negeri.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengatakan, dalam menyukseskan program yang melibatkan antara pihak pengusaha dan sekolah vokasi perlu pemberian insentif pada perusahaan. Pemberian insentif kepada perusahaan, dinilai akan menjadi dukungan positif pemerintah bagi sekolah vokasi.

"Bantuan itu bisa dihitung sebagai cost perusahaan atau insentif supaya di konkritkan," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (19/9/2017).

Muhadjir melanjutkan, insentif yang diberikan dapat berupa insentif fiskal seperti tax allowance. Nantinya, bantuan perusahaan kepada sekolah vokasi dapat dinilai sebagai pengeluaran perusahaan.

"Misalnya pengurangan pajak, tadi Pak Menko bilang jadi apa yang dikeluarkan untuk bantuan kepada sekoah bisa dianggap cost perusahaan sehingga nanti bisa dihitung sebagai pengeluaran dari perusahaan, CSR nya," kata dia.

Sekadar informasi, pelaksanaan program vokasi industri didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.

Pada tahap I dan II, program ini telah melibatkan sebanyak 167 industri dan 626 SMK untuk wilayah Jawa Timur serta Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Barat, telah menggandeng sebanyak 141 industri dan 393 SMK dengan dilakukan penandatanganan mencapai 800 perjanjian kerja sama.

Selanjutnya, program ini secara bertahap akan dilanjutkan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera. Pada tahun 2019, ditargetkan program pendidikan vokasi industri ini diikuti sebanyak 1.775 SMK dan 355 industri dengan jumlah lulusan tersertifikasi yang dihasilkan mencapai 845.000 orang.

(Martin Bagya Kertiyasa)