JAKARTA – Kalangan swasta didorong untuk turut menggarap proyek infrastruktur melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Tahun depan peran swasta akan dioptimalkan dalam pembangunan infrastruktur menyusul prioritas anggaran yang lebih difokuskan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sesuai amanat Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna awal pekan ini.
“Partisipasi sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur. Secara proaktif kami memfasilitasi sektor swasta agar lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Baca Juga: Banyak Proyek Infrastruktur, Pekerja Konstruksi Justru Berkurang 500.000 Orang
Berdasarkan catatan Bappenas, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp1.978,6 triliun (41,3%), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2%), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta Rp1.751,5 triliun (36,5%).
“Dengan demikian, peranan sektor swasta diharapkan cukup besar, yakni mencapai Rp1.751,5 triliun atau 36,5% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya. Menurut Bambang, investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Banyak BUMN Dapat Proyek Pemerintah, Menteri Bambang: Dari Kementerian Teknisnya
Oleh karena itu, pemerintah berharap sektor swasta nasional lebih mengoptimalkan peluang investasi di dalam negeri sendiri. Selain swasta nasional, lanjutnya, pemerintah juga berharap masuknya investasi asing, mengingat Indonesia dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik dan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berbisnis.
Faktor positif lainnya adalah keberhasilan Indonesia masuk tiga besar tujuan investasi Jepang, tiga besar destinasi investasi terbaik di Asia, memperoleh kenaikan peringkat kemudahan berbisnis dari urutan ke-109 menjadi 91, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
(Dani Jumadil Akhir)