MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani minta perbankan untuk tetap melakukan aktivitasnya sampai 30 Desember 2017. Hal ini berkaitan dengan bertambahnya pendapatan penerimaan negara.
Hingga 15 Desember 2017, pemerintah mencatat penerimaan negara sebesar Rp1.496,9 triliun atau 86,2% dibandingkan posisi 2016 Rp1.398,88 triliun atau 89% dari LKPP.
Baca juga: Defisit Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun Diperkirakan Rp130 Triliun
"Kita masih memiliki sekitar 10 hari lagi, tapi dari sisi kerja mungkin tinggal 8 hari. Namun untuk Kementerian Keuangan dan kita minta perbankan mereka akan buka sampai tanggal 30 (Desember) jam 3 sore. Jadi status penerimaan negara belum bisa dikeluarkan sampai 30 Desember malam,"tuturnya, di Aula Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, untuk penerimaan perpajakan hingga 15 Desember terkumpul sebesar Rp1.211,5 triliun atau 82,3% dari outlook 2017.
Baca juga: Jaga Defisit Anggaran, Pemerintah Optimalkan Setoran Pajak
"Sebetulnya jangan dibandingkan dengan LKPP harusnya APBN. Jadi saya mohon maaf ini, kalau APBNP kan apple to apple. Ini dari LKPP. Ini tidak apple to apple," ujarnya.
Meski demikian, mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, bahwa capaian penerimaan perpajakan dibandingkan 2016 yang ada program pengampunan pajak (Tax Amnesty) lebih besar Rp100 triliun.
"Artinya penerimaan pajak kita di tahun ini lebih sehat," ujarnya.
Baca juga: Simak! Defisit Anggaran hingga Agustus 2017 Rp224,3 Triliun, Setara 1,64% PDB
Untuk capaian PNBP per 15 Desember 2017 sudah tumbuh 108%. Sri Mulyani mengatakan, PBNP sudah mencapai Rp281 triliun atau sudah melebihi target dalam outlook 2017 sebesar Rp260 triliun.
"Berarti sampai 15 Desember PNBP lebih target, ini karena faktor harga minyak melebih asumsi. Penerimaan hibah juga melebihi Rp3,1 triliun, realisasi Rp4,4 triliun atau sudah 104%. Dengan ke seluruh penerimaan pajak mencapai Rp1496,9 triliun,"tuturnya.
Dari sisi belanja pemerintah pusat per 15 Desember 2017 mencapai Rp1.132,3 triliun. Dengan demikian, diproyeksikan hingga akhir tahun belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) 2017 mencapai target maksimum 95%.
Baca juga: Catat! APBN untuk Bangun Jalan, UU Siap Dirombak
"Per 15 Desember belanja K/L sudah 86,4% yaitu Rp664,9 triliun dari yang sudah dianggarkan Rp769,2 triliun. Kalau Anda lihat dalam waktu kurang 10 hari ke depan belanja pemerintah akan cukup signifikan banyak. Tapi kalau bisa sampai 100% tidak, biasnaya terealiisir 95%," tuturnya.
Untuk belanja non K/L per 15 Desember sudah Rp467 triliun atau 81% dari outlook APBNP 2017 sebesar Rp573,9 triliun. Belanja ke daerah berupa transfer dan dana desa mencapai Rp717,3 triliun dari total anggaran Rp755,9 triliun.
"Belanja daerah berupa transfer darah mencapai 94,9% mendekati 95%. Ini karena banyak transfer DAU yang direalisir seusai data. Kemudian untuk total dana desa membelanjakan Rp59,8 triliun melebihi dari anggarkan Rp58,2 triliun atau 102,7%," ujarnya.
Dengan demikian, realisasi 15 Desember keseimbangan primer mencapai Rp137,2 triliun atau hampir sama posisinya seperti periode yang sama di 2017.
"Defisit 15 Desember Rp352,7 triliun atau 2,62% dari GDP," tuturnya.
(Fakhri Rezy)