Menteri Bambang: Modal Tak Selalu soal Uang

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pentingnya peran infrastruktur sebagai penggerak roda perekonomian. Menurutnya, untuk menjadi negara maju banyak faktor yang perlu didorong, termasuk sumber daya manusia (human resources) dan modal.

Perihal modal, kata dia, seringkali hanya diterjemahkan sebagai uang. Padahal, keberadaan uang ataupun modal tadi memang dibutuhkan tapi tidak serta merta mendorong langsung kemajuan perekonomian.

"Dia hanya bisa dioptimalkan kalau ada enviroment yang mendukung. Dan salah satu enviroment yang mendukung mengalirnya uang atau modal ke suatu negara dan kemudian memberikan dampak kepada perekonomian adalah melalui infrastruktur," ujarnya di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Baca Juga: Luhut: ADB Tawarkan Rp200 Triliun untuk Normalisasi Sungai Citarum

Dalam kesempatan itu, Menteri Bambang juga memaparkan latar belakang Pemerintah mendorong keikutsertaan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembiayaan infrastruktur. Bambang menjelaskan, infrastruktur yang diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah infrastruktur yang mendorong pengentasan kemiskinan, yang meliputi rumah, irigasi, arteri jalan desa, air bersih, dan sanitasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia sekarang pada 10,12%. Meskipun tingkat kemiskinan itu merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah jumlahnya masih setara 26 juta orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan masih sangat besar, di mana mereka adalah prioritas pemerintah.

Sehingga, dikatakan Bambang, APBN yang jumlahnya terbatas meskipun setiap tahun meningkat secara nominal harus difokuskan pada infrastruktur dasar yang berfungsi untuk pengentasan kemiskinan.

"Masalahnya ada infrastructure dasar ada infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sinilah kita harus mulai melihat potensi swasta dan BUMN dalam mendukung investasi infrastruktur yang nantinya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain infrastruktur dasar yang mendorong pengentasan kemiskinan yang hampir 100% dibiayai oleh APBN," jelas dia.

Baca Juga: 10 Tahun Urus Citarum Sendirian, Aher: Hari Ini Sejarah Baru

Sekadar informasi, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2015-2019 sebesar Rp4.769 triliun. Adapun APBN dan APBD hanya mampu membiayai sebesar Rp1.951,3 triliun atau setara dengan 41,3%.

Sisanya, sebanyak Rp2.817,7 triliun atau setara 22,2% akan dialokasikan untuk BUMN dan sebesar Rp1.751,5 triliun atau setara 36,5% diharapkan berasal dari partisipasi pihak swasta.

(Martin Bagya Kertiyasa)