Mesin E-Toll Sering Rusak, Komisi V Minta Sediakan Gerbang Tol Tunai

JAKARTA - Pemerintah telah mewajibkan pembayaran nontunai di setiap gerbang tol di Indonesia. Program ini pun didukung dengan pengadaan infrastruktur mesin pembayaran nontunai di setiap gerbang tol.

Penerapan sistem nontunai ini menjadi salah satu dari bagian upaya pemerintah mengurangi penggunaan uang tunai atau cashless di masyarakat.

Kendati demikian, ternyata hal berbeda disampaikan DPR RI yang menilai masyarakat Indonesia hingga saat ini masih belum bisa beradaptasi dengan program tersebut. Bahkan, dengan tidak adanya gerbang tol untuk pembayaran secara tunai sering kali membuat kemacetan panjang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V Mohamad Nizar Zahro dalam rapat kerja terkait evaluasi sarana dan prasarana mudik di akhir tahun 2017 yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Nizar mengatakan, kemacetan juga terjadi karena mesin pembayaran nontunai sering bermasalah. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Basuki di dalam rapat kerja.

"Masalah e-toll itu alat yang dipasang BPJT itu kurang sensitif. Natal kemarin di jembatan Suramadu jembatan antrian hampir 5 kilometer. Karena alat sarana dan prasarana itu kurang sensitif, begitu ditempel ga bisa-bisa," ujar Nizar di Ruang Rapat Komisi V DPR, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Dia menjelaskan ketika mesin bermasalah tak ada petugas yang berjaga untuk membantu. Di mana ketika mesin bermasalah tak ada pilihan pintu tol untuk masyarakat membayar secara tunai.